Febrianto, Rohman Dwi (2024) SANKSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MPWN NO. UMM.MPWN Prov Banten.07.23-40). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Magister Kenotariatan_21302200077_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
Magister Kenotariatan_21302200077_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) |
Abstract
Kode Etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris ini memuat berbagai hal yang terkait dengan tugas dan kewenangan Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Unsur material yang termuat dalam Kode Etik Notaris ini meliputi kewajiban, larangan pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi Notaris yang melanggar Kode Etik ini. Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari Penelitian tesis ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Seorang Notaris yang bagaimanakah dapat dikatakan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Provinsi Banten; dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten dalam menjatuhkan sanksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 1) Notaris yang tidak jujur bisa dikatakan bahwa Notaris tersebut berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai yang sebenarnya. Jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. 2). Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten memberikan Sanksi kepada Notaris tersebut yang Tidak Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dijatuhi sanksi diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan. 3) Majelis Pengawas memiliki dasar pertimbangan dalam memutus adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Majelis Pengawas akan melihat adanya iktikad baik dari notaris yang bersangkutan untuk tidak mengulanginya pelanggaran lagi dan hal itu dijadikan pertimbangan majelis pengawas dalam memutuskan atau memberikan sanksi. Kata Kunci : Pelanggaran, Kode Etik, Notaris.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Apr 2024 01:50 |
Last Modified: | 30 Apr 2024 01:50 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33518 |
Actions (login required)
View Item |