IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DI LAKUKAN TIDAK DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus pada BPR BKK Jepara)

Kholiq, Muhammad Idam (2024) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DI LAKUKAN TIDAK DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus pada BPR BKK Jepara). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200058_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200058_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang implementasi pembuatan surat kuasa membebankahn hak tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan Notaris dalam studi hukum kantor pertanahan kabupaten klaten dan akibat hukum surat kuasa membebakan hak tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan Notaris dengan mengikuti format badan pertanahan nasional, Penelitian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dalam akta Notaris atau akta PPAT, meskipun demikian dalam prakteknya pembuatan akta SKMHT secara notariil hanya dapat dilaksanakan dengan mengikuti format SKMHT Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Seorang Notaris ketika menggunakan blanko SKMHT tunduk pada tata cara pengisian blanko SKMHT dan Undangundang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan ketidak sesuaian bentuk akta Notaris yang diatur dalam Pasal 38 UUJN terhadap format dari BPN, terdapat kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan akta SKMHT tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai suatu akta Notariil yang otentik. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis Sosioligis. Suatu akta Notaris harus memenuhi syarat-syarat formiil dan materiil untuk dapat dinyatakan sebagai akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, analisis penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata format SKMHT tidak sesuai dengan bentuk akta Notaris yang ditetapkan oleh UUJN. SKMHT yang dibuat dihadapan Notaris tidak sesuai dengan ketentuan UUJN maka segala perbuatan hukum yang ada setelah terjadinya SKMHT akan tidak terjaga kualitas aktanya akan menjadi akta di bawah tangan, Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formiil dari suatu akta Notaris. Jika akta Notaris tersebut menimbulkan kerugian maka dapat mengajukan gugatan perdata dan Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata dan biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris yang bersangkutan. Saran bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, selama ketentuan mengenai Bentuk dan tatacara pengisian blanko SKMHT belum dilakukan perubahan, maka seorang Notaris harus mengisi blanko SKMHT tersebut dengan melihat juga ketentuan yang terdapat dalam UUJN. Dalam hal ini seorang Notaris dapat melakukan perubahan-perubahan (renvoi) dalam Blanko SKMHT tersebut baik dalam awal akta maupun dalam akhir atau penutup akta, sehingga akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kata Kunci : Akta Notaris, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:39
Last Modified:	29 Apr 2024 02:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33512

Actions (login required)

View Item