PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PERATURAN MENTERI ATR/ KBPN NO. 21 TAHUN 2022

AHSANI, MUHAMMAD FARHAN (2024) PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PERATURAN MENTERI ATR/ KBPN NO. 21 TAHUN 2022. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200057_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200057_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)

Abstract

Perkembangan keberadaan PPAT sangat penting di masyarakat karena ialah seseorang pejabat umum yang diberikan tugas dan kewenangan untuk memberikan pelayanan umum terhadap suatu bidang-bidang tertentu dan khusus, seperti pembuatan akta. Selain adanya tugas dan kewenangan dalam PPAT juga adanya kewajiban tambahan yang perlu diketahui, yakni salah satunya kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam rangka mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa sebagai bentuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciaan Uang. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan Menganalisis Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Melakukan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Rangka Mengetahui Profil dan Transaksi Pengguna Jasa secara mendalami terkait Hambatan Yuridis maupun Non Yuridis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam melaporkan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Aplikasi GoAml. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan metode hukum untuk melakukan penelitian dan mengkaji melalui pendekatan undang-undang dan menelaah hukum pada permasalahan dalam prakteknya. Penelitian ini menganalisis Peraturan Menteri ATR/KBPN No.21 Tahun 2022 dan Peraturan Jabatan PPAT, serta undang-undang yang terkait dengannya yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang PTPPU dan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam PTPPU. Selain itu didukung dengan tambahan data dari sumber hasil wawancara yaitu PPAT. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan terhadap penelitian ini dari segala aspek. Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan peran dan tanggung jawab PPAT hanya sebatas kewenangan pada Peraturan Pejabat PPAT dalam hal verifikasi dan identifikasi data pengguna jasa. Apabila syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata tidak terpenuhi dan akta notaris dapat terdegradasi atau non exsisten, maka ada asas lain mengenai menerapkan asas kehati-hatian yang telah dituangkan sebelumnya dalam Pasal 34 Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Peraturan Jabatan PPAT. Kedua, mengenai hambatan yudisial dan non-yudisial terhadap identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa oleh PPAT, penulis berpendapat bahwa hal ini tidak hanya melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan berdasarkan Pasal 34 Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tetapi dalam Pasal 322 KUHP juga mengandung unsur kesengajaan mengenai terbukanya kerahasiaan dokumen yang seharusnya dijaga karena jabatannya, jika tetap dilaksanakan tidak ada aturan hukum yang jelas, Kedua, yakni hambatan non-yuridis, secara teknis identifikasi dan verifikasi data identitas legalitas pengguna jasa adalah proses kompleks yang memerlukan keterampilan sangat khusus dan keterbatasan alat hanya tersedia untuk lembaga kepolisian. Selama ini profesi PPAT wajib melaporkan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK. PPAT menyampaikan laporan kepada instansi PPATK melalui aplikasi Go-AML untuk menunjukkan bahwa PPAT telah menerapkan prinsip pengakuan pengguna jasa. Kata Kunci: Tanggungjawab, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:38
Last Modified:	30 Apr 2024 01:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33511

Actions (login required)

View Item