Susilowati, Ita Niya (2024) TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Magister Kenotariatan_21302200042_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
Magister Kenotariatan_21302200042_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
Abstract
Tanggungjawab notaris sebagai pejabat umum dalam hal pembuatan akta otentik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas, keabsahan, dan kepastian hukum dalam transaksi hukum. Salah satu tugas penting notaris adalah pembuatan surat keterangan waris, di mana notaris berperan dalam menyusun dokumen yang mengatur pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggungjawab notaris atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris. 2) Perlindungan hukum bagi para pihak atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Tanggungjawab notaris atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris dan tanggung jawab terhadap kode etik. Tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tersebut. Apabila Notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh. 2) Perlindungan hukum bagi pa pihak atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah Perlindungan represif bisa didapatkan oleh ahli waris yang lainnya melalui pengaduan melalui gugatan pengadilan baik gugatan pidana maupun gugatan perdata. Berdasarkan teori perlindungan hukum dibatalkannya Surat Keterangan Waris oleh putusan Pengadilan Negeri Klaten merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan kepada ahli waris yang lainnya oleh Perundang-Undangan dan hukum. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa pembuatan Surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris selain mendapat perlindungan represif sebenarnya juga mendapat perlindungan preventif. Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang hak milik atas tanah adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Kata Kunci : Notaris, Surat Keterangan Waris, Ahli Waris
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 29 Apr 2024 02:21 |
Last Modified: | 29 Apr 2024 02:21 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33507 |
Actions (login required)
View Item |