PROBLEMATIKA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA TEGAL

HARIYONO, CIPTO (2024) PROBLEMATIKA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA TEGAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200024_fullpdf.pdf Download (986kB) | Preview
	Text Magister Kenotariatan_21302200024_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)

Abstract

Dalam transaksi jual beli properti khususnya bagi pihak pembeli dikenakan pajak yang disebut BPHTB transaksi pengalihan hak atas tanah bangunan tersebut nampak di dalam akte jual beli yang dibuat oleh PPAT dan PPAT lah yang melakukan pemungutan atas BPHTB tersebut tapi tidak jarang dijumpai banyak transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut dilakukan tidak menggunakan jasa PPAT hanya dilakukan di bawah tangan untuk menghindari biaya-biaya yang timbul akibat peralihan Hak tersebut termasuk BPHTB. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengkaji Problematika Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan apa saja hambatan-hambatan serta solusi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain disebut normative empiris. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut Penulis melakukan dengan cara meneliti perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder yang kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, serta terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan dilapangan terkait dengan Problematika Pejabat Pembuat akta Tanah dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hasil Penelitian yang penulis peroleh antara lain adalah terdapat kontradiksi dalam sistem pemungutan pajak BPHTB, yang mulanya didasarkan atas sistem self assessment, menjadi sistem official assessment. Proses validasi untuk menentukan nilai harga jual atas tanah dan bangunan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dari proses tersebut berdampak pada berubahnya nilai BPHTB terhadap objek suatu tanah otomatis membutuhkan waktu lebih banyak. Kata Kunci : Pemungutan BPHTB, Harga Jual Tanah, Kota Tegal.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:07
Last Modified:	29 Apr 2024 02:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33499

Actions (login required)

View Item