IMPLIKASI YURIDIS PENGURANGAN NILAI JUAL BELI TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK UNTUK MENGURANGI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BREBES

AYUNINGRUM, ANGGIT PRAMESTA WARDANI (2024) IMPLIKASI YURIDIS PENGURANGAN NILAI JUAL BELI TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK UNTUK MENGURANGI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BREBES. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200010_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200010_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)

Abstract

PPAT berperan penting dalam pembuatan akta otentik terkait transaksi jual beli tanah, termasuk kewajibannya memungut pajak BPHTB. Namun dalam praktiknya, seringkali PPAT melakukan kecurangan dengan mencantumkan harga jual tanah lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya agar pembeli dapat membayar pajak BPHTB lebih murah. Hal ini tentunya merugikan negara dan melanggar kode etik pejabat pembuat akta tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai implikasi yuridis dari pengurangan nilai jual tanah oleh PPAT demi mengurangi pajak BPHTB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dan penelitian kepustakaan yang menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Analisis data peneletian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Keabsahan akta jual beli tanah yang nilainya dikurangi oleh PPAT untuk menghindari pajak BPHTB menimbulkan dilema bagi PPAT antara memenuhi keinginan klien dan menjaga etika profesi. Meskipun praktik ini umum terjadi, hal tersebut melanggar aturan perpajakan dan prinsip kepastian hukum. PPAT yang profesional sebaiknya menolak permintaan tersebut dan konsisten menerapkan standar etika. Pencegahan melalui pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas profesi PPAT. 2) Implikasi yuridis terhadap pengurangan nilai jual beli tanah yang dilakukan PPAT untuk mengurangi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten Brebes yaitu pengurangan nilai transaksi tanah oleh PPAT di Kabupaten Brebes untuk mengurangi pajak BPHTB berpotensi menimbulkan implikasi pidana dan perdata bagi PPAT. Selain itu, praktik tersebut juga merugikan pendapatan daerah dari pajak BPHTB. Upaya pencegahan meliputi sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Peningkatan transparansi informasi nilai tanah dan edukasi masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan kepatuhan pajak. Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Pengurangan Nilai Transaksi, BPHTB.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:06
Last Modified:	29 Apr 2024 02:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33494

Actions (login required)

View Item