PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN DI KOTA BATAM

Wahyudi, Andre (2024) PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN DI KOTA BATAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200009_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Magister Kenotariatan_21302200009_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)

Abstract

Kebijakan tata pengelolaan HPL di Kota Batam pada perkembangannya memperlihatkan bahwa terdapat dualisme konsep hak milik atas tanah di atas HPL yang terjadi di Kota Batam, hal demikian terlihat dengan adanya mekanisme Badan Pengelola Industri Batam yang dapat memebrikan Hak Milik kepada pihak yang membeli lahan di atas lahan HPL di Kota Batam, akibat hal ini pemilik Hak Milik tanah di atas HPL tidak sepenuhnya memiliki tanah yang telah dibelinya, karena diatas tanah miliknya masih berlaku HPL. BPN yang merupakan pihak yang seharusnya melakukan penanggulangan bagi pembeli tanah di atas HPL agar tidak dirugikan, masih terkesan pasif. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan dan pelaksanaan regulasi peran dan tanggungjawab BPN dalam melindungi pemegang hak milik atas tanah di atas HPL yang terjadi di Kota Batam dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perihal solusi yang seharusnya dilakukan BPN Kota Batam terkait persoalan ketidakpastian hukum dalam perlindungan pemegang hak milik atas tanah di atas HPL yang terjadi di Kota Batam. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan kenyataan bahwa badan Pertanahan Nasional belum mampu memberikan informasi dan penyuluhan secara lengkap kepada calon pembeli tanah atau masyarakat perihal ketiadaan kepastian hukum dalam status kepemilikan tanah di atas tanah HPL, hal ini mengakibatkan Sebagian besar masyarakat membeli lahan di atas HPL yang dimiliki oleh BP, keadaan ini jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi perlindungan hak milik atas tanah bagi pembeli mengingat tidak ada pengaturan yang tegas terkait dengan hak milik atas tanah di atas HPL BP di Kota Batam. Solusi yang dapat dilakukan ialah perlu adanya penegasan perihal ketiadaan perubahan HPL menjadi hak milik atas tanah di atas HPL BP, perlu diaturnya pembatasan kewenangan BP dalam hal penerbitan keputusan peralihan HPL menjadi hak milik atas tanah HPL, dan perlu adanya pendataan kembali terkait tanah yang sebelum adanya HPL milik BP telah terlebih dahulu ditempati dan digunakan oleh masyarakat. Kata Kunci: (Badan Pertanahan Nasional, Hak Pengelolaan, Peran, Tanggungjawab)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:19
Last Modified:	29 Apr 2024 02:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33493

Actions (login required)

View Item