PERAN NOTARIS PADA PERJANJIAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN MITRA KERJA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

PRAMONO, DIDIK (2024) PERAN NOTARIS PADA PERJANJIAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN MITRA KERJA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302100160_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Magister Kenotariatan_21302100160_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)

Abstract

Dalam era otonomi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan menjadi pendorong perekonomian dan mampu menyumbang pendapatan daerah, namun dalam praktiknya, BUMD justru terkadang menjadi ajang tindakan koruptif yang merugikan keuangan negara. Sebagaimana yang terjadi pada PT RBSJ melalui sejumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja, penggunaan akta bawah tangan dijadikan celah perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah menggali alasan-alasan mengapa perlu diwajibkannya penggunaan akta notariil pada kerjasama BUMD dengan mitra kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yaitu kualitatif dan sumber data berasal data sekunder berupa bahan hukum primer seperti putusan peradilan dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, tesis dan bahan hukum primer seperti kamus hukum. Adapun metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta metode analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Empat alasan mendasar alasan perlunya akta notariil pada perjanjian kerja sama BUMD dengan mitra kerja: 1) adanya penyimpangan terhadap asas perjanjian pada akta bawah tangan perjanjian, 2) dominannya pengaruh tokoh politik/pemerintahan dalam kebijakan BUMD, 3) tidak efektifnya peran komisaris BUMD dalam melakukan pengawasan, dan 4) hubungan pengelolaan BUMD dengan keuangan negara. Notaris dengan kewenangannya memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada para pihak dalam perjanjian serta memberikan kepastian hukum pada akta yang dibuatnya termasuk identitas para pihak dan tanggal pembuatan perjanjian. Dalam perspektif kepastian hukum, diperlukan pembentukan norma hukum tentang kewajiban penggunaan akta notariil dengan pelibatan notaris pada perjanjian kerja sama BUMD dengan mitra kerja dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci: BUMD; perjanjian kerjasama, notaris.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 01:59
Last Modified:	29 Apr 2024 01:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33487

Actions (login required)

View Item