TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DI WAARMERKING (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/Tun/2013)

AVISINA, MUHAMMAD (2024) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DI WAARMERKING (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/Tun/2013). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100048_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100048_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB)

Abstract

Dewasa ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membuat akta di bawah tangan dibandingkan dengan membuat akta dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris seperti akta autentik, karena prosesnya lebih cepat, simple, dan murah. Seperti waarmerking yang prosesnya hanya dicatatkan oleh notaris, bukan yang di buat dari awal oleh notaris. Kemudian bagaimana pembuktiannya kalau suatu waktu terjadi sengketa yang membutuhkan pembuktian dari akta di bawah tangan, sedangkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya. Bagaimana kalau salah satu pihak mengelak? Apabila akta di bawah tangan itu sudah di waarmerking oleh notaris, apakah notaris ikut bertanggung jawab dengan akta tersebut? Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah di bawah tangan yang telah di waarmerking (Studi Kasus Nomor 08 K/TUN/2013). Metode Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan , penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu juga ada pendekatan khusus yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan2 yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kedudukan Notaris di Indonesia sangat diperlukan, dalam bagian penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dikatakan tentang pentingnya keberadaan Notaris seperti dibuatnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Bila kita lihat kewenangan notaris lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, kewenangan tersebut kita kenal dengan istilah waarmerking.Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/TUN/2013 yaitu hakim menerapkan kewenangan absolut yang terjadi dalam perkara ini. Walaupun Penggugat mempunyai bukti yang kuat dalam hal akta yang di waarmerking dan sudah melampirkan bukti lapor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dengan Nomor 5084/DTF/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Waarmerking, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:11
Last Modified:	29 Apr 2024 02:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33482

Actions (login required)

View Item