IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN PASANGAN (SUAMI ATAU ISTRI) DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR BKK PURWOKERTO CABANG LUMBIR

SAMPURNA, ASBIT IMAN (2024) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN PASANGAN (SUAMI ATAU ISTRI) DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR BKK PURWOKERTO CABANG LUMBIR. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img]
Preview
Text
Magister Kenotariatan_21301900109_fullpdf.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text
Magister Kenotariatan_21301900109_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (292kB)

Abstract

kredit suatu lembaga perbankan terlahir karena adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai debitur atau penerima pinjaman. Sebagai pengikat diantara keduanya maka dibuatlah suatu ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Dalam hal debitur status perkawinannya adalah menikah, maka dapat memungkinkan masing-masing antara suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum atau menjalankan perjanjian kredit. Akan tetapi yang perlu dicermati berkaitan dengan harta bersama, bahwa tanpa adanya suatu perjanjian pemisahan harta kekayaan mengakibatkan segala hak dan kewajiban selama perikatan perkawinan berlangsung menjadi bercampur satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit bagi debitur yang sudah menikah, serta implikasi yuridis terhadap ketidakikutsertaan pasangan (suami atau istri) dalam penandatanganan perjanjian kredit di PT BPR BKK Purwokerto Cabang Lumbir. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Serta data sekunder yang meliputi UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan, UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lainnya, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, proses pelaksanaan perjanjian kredit di bank memiliki prosesdur, proses, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sejak diajukannya permohonan sampai dengan proses pencairan kredit. Kedua, dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak baik kreditur maupun debitur, maka persetujuan pasangan suami/ istri dalam pelaksanaan perjanjian kredit bagi debitur dalam status perkawinan sangatlah dianjurkan karena hal tersebut berkaitan dengan adanya harta bersama. Kata kunci : perjanjian kredit, debitur telah menikah, perlindungan hukum

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 29 Apr 2024 02:08
Last Modified: 29 Apr 2024 02:08
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33478

Actions (login required)

View Item View Item