WIJAYA, RINI KOMALA (2024) REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PIDANA MATI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100241_fullpdf.pdf Download (3MB) | Preview |
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100241_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Dalam regulasi eksekusi pidana mati tidak diatur secara pasti eksekusi pidana mati sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia tidak memberi kepastian hukum. Bahkan akibat ketidakpastian eksekusi mati, terpidana mati yang ditempatkan di lembaga pemasyarkatan , seolah-olah mendapatkan pidana ganda, selain pidana mati juga merasakan pidana penjara bertahun-tahun lamanya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis regulasi eksekusi pidana mati yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, menganalisis kelemahan-kelemahan eksekusi pidana mati saat ini, dan menemukan regulasi eksekusi pidana mati yang berbasis nilai keadilan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal, dengan menggunakan paradigma constructivism. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah social legal research, pendekatan konsep dan pendekatan komparasi. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu grand theory yaitu Keadilan Pancasila, middle theory digunakan Teori Pemidanaan dan Teori Sistem Hukum, dan Applied Theory digunakan Teori Kebijakan Pidana dan Teori Hukum Progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa : Regulasi eksekusi pidana mati di Indonesia yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, yaitu : a) Ketidakpastian dalam Mengajukan Peninjauan Kembali dalam KUHAP dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, b) Tidak Jelasnya Status Terpidana Mati dalam Lapas Mengakibatkan Terpidana Mati Mendapatkan Pidana Ganda, dan c) Ketidakpastian Eksekusi Mati karena Ketidakpastian Terpidana Mati Mengajukan Grasi dalam UU Grasi. Kelemahan Substansi Hukum Regulasi Eksekusi Pidana Mati, meliputi : a) Tidak Ada Kepastian Hukum Terpidana Mati Mengajukan, b) Peninjauan Kembali, c) Tidak Jelasnya Status Terpidana Mati yang Ditempatkan di Lapas, d) Terpidana Mati mendapatkan Pidana Ganda, e) Tidak Ada Kepastian Hukum Terpidana Mati Mengajukan Grasi, dan f) Singkatnya Jangka Waktu antara Pemberitahuan Eksekusi Mati dengan Pelaksanaan Eksekusi Mati. Kelemahan Struktur Hukum Eksekusi Pidana Mati, yaitu meliputi a) Terpidana Mati Menjalani Peradilan yang Tidak Adil, b) Terpidana Mati Ditempatkan dalam Lapas yang Kelebihan Kapasitas, c) Disparitas Masa Tunggu dan Dikskriminatif Praktik Pidana Mati, d) Ketidakhati-hatian Penegak Hukum dalam Memeriksa Perkara Pidana yang Diancam Pidana Mati, e) Eksekusi Mati yang Tidak Sesuai Regulasi, dan f) Besarnya Biaya Eksekusi Pidana Mati. Sedangkan kelemahan Kultur Hukum Eksekusi Pidana Mati, meliputi : a) Penyiksaan terhadap Terpidana Mati dan b) Kondisi Lapas yang Tidak Memadai, Memperparah Kondisi Fisik dan Psikis Terpidana Mati. Rekonstruksi nilai keadilan Pancasila yang meliputi pencerminan “kemanusian yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”dalam regulasi eksekusi pidana mati, dan merekonstruksi sejumlah regulasi eksekusi pidana mati agar berbasis nilai keadilan Pancasila, yaitu dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 22 Tahun 2002 jo UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Kata Kunci : Rekonstruksi, Eksekusi, Pidana Mati
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 29 Apr 2024 02:10 |
Last Modified: | 29 Apr 2024 02:10 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33477 |
Actions (login required)
View Item |