REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKEBUNAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

SUSAN, SUSAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKEBUNAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100226_fullpdf.pdf Download (3MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100226_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alammelimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dindalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan YangMaha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraanumum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensisumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untukpengembangan Perkebunan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan perkebunan,telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Yang Berbasis Nilai Keadilan dalam disertasi ini mengkaji dan meneliti ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Adapun tujuan Penelitian untuk menemukan dan menganalisis regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perkebunan belum berbasis nilai keadilan, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perkebunan saat ini dan untuk menemukan dan menganalisis rekontruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana berbasis nilai keadilan.. Penelitian ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yang meliputi: Pertama, Mengapa regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perkebunan belum berbasis nilai keadilan. Kedua, Apa kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan saat ini. ketiga, Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berbasis nilai keadilan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan yang mengkaji obyek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana. Bahan hukum sekunder berupa literature ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai sanksi pidana serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa norma sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum berbasis nilai keadilan dikarenakan orientasi dari UUP ada pada pemodal besar internasionalisasi atau investor asing sehingga regulasi perkebunan bersifat liberalisasi, begitu pula dengan regulasi sanksi pidana dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perkebunan masih lemah terutama sanksi korporasi, kelemahan-kelemahan dalam regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan saat ini meliputi kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dari kelemahan ini juga terdapat kekososngan hukum dan kekaburan hukum. Adapun rekonstruksi yang ditawarkan dilakukan dengan rekonstruksi norma Pasal 103 sampai dengan Pasal 113 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Perkebunan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:10
Last Modified:	29 Apr 2024 02:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33472

Actions (login required)

View Item