REKONSTRUKSI REGULASI SYARAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

LESTARI, MURDIANA (2024) REKONSTRUKSI REGULASI SYARAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100209_fullpdf.pdf Download (3MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100209_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Salah satu perkara yang dilindungi demi kemaslahatan manusia adalah memelihara keturunan. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara dilakukannya perkawinan, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana cara yang sah dan bercampurnya antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina, anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah serta menjadi keturunan sah dari ayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi syarat dalam hukum perkawinan Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Menemukan kelemahan-kelemahan regulasi syarat dalam hukum perkawinan saat ini serta membuat rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berbasis keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Perekawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selama ini digunakan belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi suami yang ingin melakukan poligami meskipun pihak istri sudah memberikan izin untuk berpoligami. Pasal 2 ayat (2) memberikan syarat khusus bagi suami yang akan berpoligami yakni adanya izin dari pengadilan, meskipun izin dari istri pertama sudah dimiliki. Hal demikian tentu sangat memberatkan bagi suami karena harus berurusan dengan pihak pengadilan yang tentunya memerlukan waktu, biaya dan tenaga. Di samping itu keikutsertaan pengadilan dalam pemberian izin berpoligami menurut promovendus adalah satu bentuk campur tangan pengadilan dalam urusan rumah tangga orang lain. Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Syarat Perkawinan, Berbasis Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:49
Last Modified:	26 Apr 2024 02:49
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33465

Actions (login required)

View Item