REKONSTRUKSI REGULASI PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

YASIR, MUHAMMAD (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100208_fullpdf.pdf Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100208_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP menentukan tersangka bebas dan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apapun dalam memberikan keterangan. Penegakan hak-hak tersangka tanpa dibarengi dengan sanksi/akibat hukum terhadap hasil penyidikan, tidak adanya pengawasan terhadap pemeriksaan tersangka, dan tersangka tidak dapat menguji adanya penyimpangan pemeriksaan dirinya dalam sidang Praperadilan Tujuan penelitian ini menganalisis regulasi pemeriksaan tersangka yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, menganalisis kelemahan regulasi pemeriksaan tersangka saat ini. Dan menemukan regulasi pemeriksaan tersangka yang berbasis nilai keadilan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris, dengan menggunakan paradigma constructivism. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah social legal research. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan kuisioner. Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif. Teori hukum yang digunakan yaitu grand theory keadilan Pancasila, middle theory teori sistem hukum, sedangkan Applied Theory yaitu teori perlindungan hukum dan Teori hukum progresif. Hasil penelitian didapatkan : 1) Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP menentukan tersangka bebas dan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apapun dalam memberikan keterangan. Regulasi pemeriksaan tersangka yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 117 (1) KUHAP belum berbasis nilai keadilan Pancasila karena belum dilengkapi dengan akibat hukum penyimpangan hak-hak tersangka tersebut terhadap bagi penyidik dan hasil penyidikan, akibatnya hingga kini masih terjadi penyimpangan hak-hak tersangka tersebut didalam praktik. 2) Terdapat kelemahan substansi hukum dalam regulasi pemeriksaan terhadap tersangka yaitu : KUHAP belum mengatur akibat hukum penyimpangan hak tersangka yang bebas memberi keterangan terhadap penyidik dan hasil penyidikan, KUHAP belum mengatur pengawasan terhadap tindak penyidik termasuk dalam memeriksa tersangka dan KUHAP belum mengatur dugaan penyimpangan pemeriksaan tersangka sebagai obyek pemeriksaan praperadilan. Kelemahan struktur hukum yaitu lemahnya pengawasan institusi penyidik terhadap proses penyidikan, terbatasnya Institusi Polri di daerah dalam menyediakan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan Tidak adanya anggaran Polri dalam untuk Menghadirkan Juru Bahasa dan Penterjemah bagi Tersangka, dan Kelemahan kultur hukum yaitu adanya pelanggaran hak-hak tersangka, rekayasa penyidikan, oknum penyidik yang terlibat suap dan penyidik yang kurang memahami budaya setempat. 3) Perlu dilakukan rekonstruksi nilai keadilan dan rekonstruksi norma dalam regulasi pemeriksaan tersangka agar berbasis nilai keadilan Pancasila. Nilai keadilan Pancasila khususnya Sila 2 Kemanusian yang adil dan Beradab harus tercermin dalam ketentuan pemeriksaan terhadap tersangka, agar tersangka benar-benar dijadikan subyek yang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati oleh penyidik dan dilindungi oleh negara. Sedangkan rekonstruksi norma dalam regulasi pemeriksaan tersangka agar berbasis nilai keadilan Pancasila, yaitu penyempurnaan Pasal 52, 117, 77, 79 dan Pasal 81 KUHAP Kata Kunci : Rekonstruksi, Pemeriksaan, Tersangka

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 01:49
Last Modified:	29 Apr 2024 01:49
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33464

Actions (login required)

View Item