REKONSTRUKSI REGULASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) BERBASIS NILAI KEADILAN

LINANDA, LINANDA (2024) REKONSTRUKSI REGULASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100203_fullpdf.pdf Download (3MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100203_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) belum bernilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) saat ini. Dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan untuk sepenuhnya mewujudkan nilai keadilan karena beberapa alasan. Pertama, terdapat kebutuhan untuk standarisasi dan integrasi teknologi ETLE yang seragam di seluruh wilayah Indonesia untuk menghindari ketidakadilan dalam penegakan hukum antar daerah. Kedua, edukasi masyarakat tentang sistem ETLE dan hukum lalu lintas secara umum masih perlu ditingkatkan. Ketiga, proses penindakan dan mekanisme banding perlu lebih transparan dan dapat diakses oleh semua pengendara. Terakhir, kurangnya publikasi data terkait penindakan ETLE. Kelemahankelemahan dalam regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) saat ini di Indonesia mencakup beberapa aspek kritis. Pertama, masih adanya ketidakkonsistenan dalam standar dan aplikasi teknologi ETLE antar wilayah. Kedua, kurangnya inisiatif edukasi masyarakat yang efektif dan menyeluruh. Ketiga, transparansi proses penindakan sering kali belum optimal. Keempat, mekanisme pengaduan dan banding yang kurang jelas dan mudah diakses. Akhirnya, penanganan data pribadi dan privasi pengendara yang belum terjamin sepenuhnya. Rekonstruksi regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang berbasis nilai keadilan di Indonesia khususnya pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin standarisasi teknologi penegakan hukum di seluruh wilayah, memperkuat edukasi masyarakat mengenai aturan dan etika berkendara, dan memastikan proses penindakan yang transparan serta adil. Perubahan ini termasuk pengembangan standar operasional yang jelas untuk penggunaan peralatan ETLE, memastikan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data dilakukan dengan memperhatikan privasi dan hak-hak pengendara. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi ETLE diharapkan dapat mencerminkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan di hadapan hukum, dan transparansi yang merupakan dasar dari negara hukum yang adil. Disarankan kepada kepada Pemerintah harus memperbaharui regulasi ETLE untuk memperkuat standarisasi teknologi dan aplikasinya di seluruh wilayah Indonesia. Disarankan kepada lembaga terkait harus mengaudit dan menyempurnakan sistem ETLE untuk menangani ketidakkonsistenan antar wilayah. Disarankan untuk merumuskan kembali regulasi ETLE dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kata Kunci: Rekonstruksi, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 01:51
Last Modified:	29 Apr 2024 01:51
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33462

Actions (login required)

View Item