REKONSTRUKSI REGULASI POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

ANUGRAH, FAJRIAN NOOR (2024) REKONSTRUKSI REGULASI POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100199_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100199_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemilhan umum kepala daerah secara langsung merupakan hasil dari tuntutan reformasi dan amanat reformasi yang harus dilaksanakan tetapi faktanya pemilhan umum secara langsung dalam konteks pemilhan umum kepala daerah secara langsung banyak menimbulkan praktek-praktek yang justru bertolak belakang dengan tujuan reformasi tersebut yang menghendaki pemilu yang jujur dan adil. Penelitian hukum ini bertujuan: Pertama, untuk menemukan dan menganalisis politik hukum pemerintah dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini belum bebrbasiskan nilai keadilan berdasarkan Pancasila. Kedua, untuk menganalisis kelemahan regulasi politik hukum pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini. Ketiga, untuk menemukan rekonstruksi politik hukum pemerintah dalam pemilihan kepala daerah berbasis nilai keadilan Pancasila di Indonesia. Paradigma Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Dengan jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini mempunyai sifat preskriptif analisis dengan Pendekatan yang digunakan Penulis adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menemukan bahwa: Pertama, Regulasi politik hukum pemerintah tentang pemilihan kepala daerah yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang belum berbasiskan nilai keadilan Pancasila. Kedua, Kelemahan regulasi politik hukum pemerintah tentang Pilkada substansi yang mengatur Penyelesaian Tindak pidana pemilihan; Syarat sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; Larangan dalam kampanye; Sanksi Pidana Pemilihan kepala daerah; Keserentakan pemilihan kepala daerah; Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan serta adanya badan peradilan khusus pemilihan. Ketiga, Rekonstruksi regulasi politik hukum pemerintah pemilihan kepala daerah secara menyeluruh dengan berbasiskan nilai keadilan Pancasila dalam pembentukannya dengan melakukan sinkronisasi secara vertikal dengan UUD 1945 dan secara horisontal dengan undang-undang pemilu nasional mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dengan taat asas di dalam pembentukan undang-undang yang berpedoman kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dengan merekonstruksi ketentuan yang mengatur tentang persyaratan calon kepala daerah, pendaftaran calon, pendataan pemilih, kampanye, partisipasi masyarakat, pelanggaran kode etik, administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, perselisihan hasil pemilihan, formulasi sanksi pidana, pelaksanaan pilkada serentak, serta pembentukan badan pengadilan tindak pidana pemilihan umum. Kata Kunci: Rekonstruksi; Regulasi; Politik Hukum; Pemilihan Kepala Daerah;

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 03:10
Last Modified:	26 Apr 2024 03:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33458

Actions (login required)

View Item