REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG SUDAH KAWIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Wicaksono, Denny (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG SUDAH KAWIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100196_fullpdf.pdf Download (3MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100196_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah : 1).untuk menganalisa dan menemukan regulasi penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah kawin belum berkeadilan, 2).untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah kawin, 3).untuk menemukan rekostruksi penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah kawin. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah:1).Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah kawin belum berkeadilan bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih bersifat represif, karena belum dapat memberikan jaminan penyelesaian perkara anak melalui diversi, dan cenderung mengabaikan kesejahteraan anak secara keseluruhan. 2) Kelemahan regulasi penegakan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah kawin saat ini dari aspek subtansi hukum adalah belum ada regulasi yang jelas yang mengatur kategori usia anak yang berhadapan hukum. Kelemahan dari aspek struktur hukum, masih lemahnya sinergitas aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu ditingkatkan sinergitas dan terpadu. Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk ditanamkan dan dibangun agar masyarakat menjadi lebih patuh dan taat terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat) dan keberadaannya juga diakui oleh masyarakat; 3) rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah kawin berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa regulasi penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah kawin kini telah berkeadilan. Rekonstruksi norma regulasi penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah kawin berdasarkan nilai keadilan yaitu Rekonstruksi pada Rekonstruksi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Unang-Undang, Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat 2 pada huruf a. Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penegakan Hukum.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 03:08
Last Modified:	26 Apr 2024 03:08
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33456

Actions (login required)

View Item