REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

RIYANDI, ARSYAD (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100194_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100194_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang belum bernilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan upaya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini. Dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data-data hukum bersifat sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang tidak bernilai keadilan kurang spesifik dan tidak lengkap dalam mendefinisikan prosedur dan kriteria untuk restitusi, menyebabkan ketidakpastian bagi korban tentang hak dan proses yang tersedia bagi mereka, adanya keterlambatan dalam pelaksanaan restitusi dan kurangnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menghambat penyaluran restitusi yang efektif dan adil, kurangnya perlindungan dan dukungan bagi korban selama proses hukum, serta terbatasnya keterlibatan korban dalam penentuan restitusi, menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan korban dan dukungan yang diberikan. Kelemahan-kelemahan dalam regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan manusia saat ini termasuk ketidakjelasan dalam definisi dan prosedur restitusi, yang menyebabkan ketidakpastian bagi korban dalam mengakses hak-hak mereka. Ada juga keterlambatan dalam pelaksanaan restitusi dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, mengakibatkan penundaan dalam pemulihan korban. Selain itu, perlindungan dan dukungan yang tidak memadai bagi korban selama proses hukum, serta keterbatasan dalam keterlibatan korban dalam penentuan restitusi, sering mengakibatkan kebutuhan korban tidak terpenuhi secara adekuat. Akhirnya, kurangnya pendidikan dan strategi pencegahan yang komprehensif serta koordinasi antar lembaga yang kurang optimal mengurangi efektivitas secara keseluruhan dalam memerangi perdagangan manusia dan mendukung korban. Rekonstruksi regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan manusia yang berbasis nilai keadilan dilakukan pada Pasal 48 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memastikan pemberian restitusi yang cepat dan adil, serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas, juga untuk meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban selama proses hukum, termasuk pendekatan yang sensitif terhadap trauma dan peningkatan akses ke bantuan hukum. Disarankan Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa prosedur dan kriteria untuk restitusi dan dukungan korban ditetapkan dengan jelas dalam regulasi. Disarankan agar mendirikan sistem pengawasan yang independen dan efektif untuk memantau pelaksanaan restitusi. Disarankan agar mengadopsi pendekatan holistik dalam rekonstruksi regulasi dan tidak hanya sekedart merevisi undang-undang untuk memasukkan definisi yang lebih jelas dan mekanisme restitusi yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan dan pencegahan, serta meningkatkan kerja sama antar lembaga. Kata Kunci: Rekonstruksi, Hak-Hak Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:17
Last Modified:	29 Apr 2024 02:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33455

Actions (login required)

View Item