REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEBIJAKAN MEDIASI PENAL YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Prasetyo, Wawan (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEBIJAKAN MEDIASI PENAL YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100182_fullpdf.pdf Download (4MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100182_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Disertasi yang penulis susun ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap tiga permasalahan yang berhubungan dengan regulasi pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan Pancasila. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah berkenaan dengan upaya pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan mediasi penal. Pada faktanya pengembalian kerugian negara tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara. Sistem pemidanaan yang diterapkan pada pelaku kejahatan korupsi masih fokus pada sanksi pidana penjara, meskipun dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 2 (dua) cara dalam mengembalikan kerugian negara, yaitu melalui mekanisme pidana dengan menjatuhkan pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dan melalui mekanisme gugatan perdata. Namun dalam penerapannya pembayaran uang pengganti tidak efektif karena menurut undang-undang tersebut dapat disubsiderkan dengan pidana penjara pengganti. Begitu juga dengan gugatan perdata yang tidak mudah untuk dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi terkait dengan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi saat ini belum berkeadilan pancasila, mengetahui kelemahan – kelemahan regulasi terkait dengan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi saat ini dan merekonstruksi regulasi pengembalian atau pemulihan kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan mediasi penal yang berbasis keadilan Pancasila. Penelitian dalam disertasi menggunakan penelitian hukum berbasis social legal research dengan mempergunakan pendekatan kualitatif, yang mencoba menelaah suatu konsep hukum yang selama ini masih dianggap sebagai wacana, akan tetapi dalam realitanya sudah sejak lama ada dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat kelemahan dalam pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi antara lain disebabkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 memberikan ruang bagi terpidana korupsi untuk mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 3, maka diperlukan terobosan hukum dalam pemidanaan pelaku korupsi melalui kebijakan mediasi penal. Oleh karena itu pembentuk undang-undang harus melakukan rekonstruksi norma pasal 4 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, norma pasal 14 huruf (h) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan norma pasal 35 ayat 1 huruf (c) UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kata Kunci; pengembalian kerugian negara, mediasi penal, rekonstruksi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 03:07
Last Modified:	26 Apr 2024 03:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33453

Actions (login required)

View Item