REKONSTRUKSI REGULASI STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BERBASIS NILAI KEADILAN

Anam, Muchamad Misbachul (2024) REKONSTRUKSI REGULASI STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100168_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100168_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Regulasi yang ada saat ini berkaitan dengan status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP), Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Angka 14 Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 7 Tahun 2012 belum berbasis nilai keadilan dan banyaknya penetapan pengadilan agama dalam perkara asal usul anak yang lebih berbasis nilai keadilan dengan menyimpangi regulasi yang ada tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang berlaku saat ini belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang berlaku saat ini, dan untuk merekonstruksi regulasi status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan agar berbasis nilai keadilan. Penelitian disertasi ini menggunakan 3 teori, yaitu Teori Keadilan Islam sebagai Grand Theory, Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum sebagai Middle Theory, dan Teori Neraca Keadilan sebagai Applied Theory. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk teknik analisa data menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah regulasi tersebut belum berbasis nilai keadilan dengan alasan, yaitu menghilangkan tanggung jawab ayah terhadap anak dari perkawinan di bawah tangan, menjadikan anak sebagai obyek dan korban orangtua, bukan sebagai subyek yang lahir dengan fitrah, dan memperbanyak anak umat Islam yang hidup tidak dengan status sebagai anak yang sah. Sedangkan kelemahan-kelemahan dari regulasi tersebut adalah dari segi substansi hukum menggunakan redaksi yang multitafsir, dari segi struktur hukum mengakibatkan terjadinya disparitas dalam penetapan hakim pada perkara asal usul anak di perngadilan agama, dan dari segi kultur hukum masih banyak orangtua yang tidak melakukan pengesahan anak hasil perkawinan di bawah tangan ke pengadilan agama. Selanjutnya perlu dilakukan rekontruksi terhadap regulasi yang ada saat ini, yaitu pertama dengan penambahan norma hukum baru Pasal 43A UUP dan Pasal 100A KHI tentang anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dapat menjadi anak yang sah dan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya berdasarkan penetapan pengadilan. Kedua, dengan perubahan norma hukum Angka 14 Rumusan Kamar Agama tentang anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dapat ditetapkan sebagai anak sah meskipun perkawinan orangtuanya tidak dapat disahkan secara hukum. Kata Kunci: Rekonstruksi, Anak sah, Perkawinan di bawah tangan, Penetapan pengadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:32
Last Modified:	26 Apr 2024 02:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33449

Actions (login required)

View Item