REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMENT REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

ALI, MAZSAMAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMENT REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100163_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100163_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika belum berkeadilan, untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1).Regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum berkeadilan adalah bahwa pada prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna;2) Kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika aspek substansi hukum adalah masih terdapatnya sanksi penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika, kelemahan dari aspek struktur hukum masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dan belum sinerginya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, aspek budaya hukum adalah kurangnya keterlibatan masyarakat;3)Rekonstruksi Nilai Regulasi Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah bahwa regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya belum berkeadilan kini telah berkeadilan. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengubah sanksi pidana penjara menjadi sanksi rehabilitasi pada pasal 127, Rekonstruksi pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 2 huruf huruf c Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Assesmen, Rehabilitasi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 01:57
Last Modified:	29 Apr 2024 01:57
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33447

Actions (login required)

View Item