REKONSTRUKSI REGULASI MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TERHADAP KINERJA BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

KUSUDARMANTO, BAYU SATYAKI KURNIAHAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TERHADAP KINERJA BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100148_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100148_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kelancaran tugas administrasi pemerintahan dibutuhkan adanya SDM aparatur/Pegawai ASN yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik bagi masyarakat, berupa pemberian pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Perubahan sistem kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK pada dasarnya telah melanggar beberapa asas penyelenggaraan ASN yang dianut oleh Undang-Undang ASN yaitu asas keadilan hukum, karena adanya perlakuan yang tidak adil terhadap PPPK dibandingkan dengan PNS. Saat ini, pemerintah memberikan banyak kesempatan untuk PPPK daripada PNS untuk mengisi jabatan struktural maupun fungsional. Akan tetapi PPPK hanya diperkenankan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak tetap karena PPPK adalah pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis dan menemukan alasan mengapa Pegawai Pemerintah dengan PPPK belum berbasis nilai keadilan; 2) untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan PPPK; 3) untuk menganalisis dan menemukan rerkonstruksi regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan PPPK yang berbasis nilai keadilan. Penulis menggunakan paradigma penelitian post-positivism. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan bersumber dari data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa regulasi Pegawai Pemerintah dan PPPK belum berbasis nilai keadilan karena ketidakjelasan dasar pembagian manajemen kepegawaian ke dalam manajeman PNS dan PPPK, selanjutnya membawa implikasi pada munculnya perbedaan perlakuan atas pegawai yang berada di dalam sistem PPPK. Kelemahan regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan PPPK saat ini adalah substansi relasi antara PNS dan PPPK sebagai bagian dari ASN tidak memiliki perbedaan dalam tanggung jawab, tugas sampai dengan sistem penggajiannya. Perbedaan yang mendasar di antarnya terletak pada status dan hak perlindungan pensiun yang tidak diterima oleh pegawai PPPK. Rekonstruksi regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan PPPK yang berbasis nilai keadilan yaitu UU ASN sama sekali tidak menjelaskan alasan dan kriteria pembagian manajeman kepagawaian menjadi manajeman PNS dan PPPK. Dengan demikian, pembagian ini tidak didasarkan pada sifat dan jenis pekerjaan. Pembagian pegawai tetap dan kontrak menurut UU ASN lebih buruk dan menyimpang dari pembagian pegawai tetap dan kontrak yang selama ini dikenal di dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Kata Kunci: Rekonstruksi, Manajemen PPPK, Kinerja Birokrasi, Pemerintah Daerah, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:44
Last Modified:	26 Apr 2024 02:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33444

Actions (login required)

View Item