SIAGIAN, AGUS (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100144_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview |
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100144_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers pada saat ini. Dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data-data hukum bersifat sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan terutama berkaitan dengan kelemahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyediakan pasal-pasal "karet" atau multitafsir, seperti Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (2) yang sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama karena ketidakjelasan dalam bahasa dan ruang lingkupnya yang luas, yang memungkinkan penafsiran subjektif dan penyalahgunaan hukum. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers pada saat ini yaitu Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengandung pasal-pasal yang multitafsir, yang sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama dalam hal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kedua, ketidakjelasan dan luasnya interpretasi pasal-pasal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan efek menghambat (chilling effect) yang mengurangi kebebasan pers dan keberanian jurnalis untuk melaporkan isu-isu penting. Ketiga, terdapat inkonsistensi antara UU ITE dan UU Pers, dengan kasus-kasus yang melibatkan jurnalis sering ditangani di luar kerangka UU Pers, mengabaikan prosedur yang seharusnya diikuti seperti penanganan oleh Dewan Pers. Keempat, kurangnya perlindungan hukum yang spesifik untuk jurnalisme digital menambah risiko bagi jurnalis yang bekerja di ruang digital. Rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan revisi dan klarifikasi pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti Pasal 27 dan 28, untuk mengurangi ambiguasi dan mencegah penyalahgunaan hukum terhadap jurnalis. Penting juga untuk menyesuaikan regulasi dengan standar internasional kebebasan pers, dengan memasukkan pengecualian untuk pelaporan berita yang bertanggung jawab dalam kepentingan publik dan menetapkan batasan yang jelas antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian. Disarankan kepada Pemerintah dan lembaga legislatif harus segera meninjau dan merevisi UU ITE, terutama pasal-pasal multitafsir. Disarankan perlunya pengembangan mekanisme independen untuk meninjau kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, seperti penggunaan Dewan Pers sebagai mediator utama. Disarankan Rekonstruksi regulasi ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, media, dan badan pengawas seperti Dewan Pers, untuk menciptakan regulasi yang adil dan transparan. Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Jurnalistik, Kebebasan Pers, Keadilan
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 26 Apr 2024 02:45 |
Last Modified: | 26 Apr 2024 02:45 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33443 |
Actions (login required)
View Item |