REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERBASIS NILAI KEADILAN

Sutrisno, Akhmad Fijiarsyah Joko (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100086_fullpdf.pdf Download (4MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100086_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dunia industry kerap menimbulkan berbagai macam perbuatan kejahatan yang selama ini dipandang sebagai suatu tindakan yang termasuk pada wilayah pelanggaran administrasi ketenagakerjaan serta pelanggaran hak pekerja semata. Hal ini sangat dilematis mengingat kejahatan yang timbul dari suatu ikatan hubungan pemberi kerja dan buruh selalu berkaitan dengan perbudakan dan perdagangan manusia pada dimensi ketenagakerjaan. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan regulasi penegakan hukum pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja saat ini belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja saat ini. Untuk menganalisis rekonstruksi regulasi penegakan hukum pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja berbasis nilai keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa regulasi penegakan hukum pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal ini dikarenakan penegakan hukum melalui ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dapat dikatakan rumit dan lama. Kelemahankelemahan yang menyebabkan hal tersebut ialah kelemahan ekonomi, faktor politik, faktor peraturan hukum yang mana ketiga kelemahan tersebut merupakan kelompok faktor politik hukum sementara kelemahan prakmatisme kalangan pengusaha, buruh, serta pemerintah yang merupakan kelemahan budaya hukum juga ikut mengakibatkan tidak terwujudnya keadilan berimbang bagi buruh dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan peradilan hubungan industrial.Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi regulasi berupa rekonstruksi ketentuan Pasal 183 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian ketentuan dalam Pasal 185 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian rekonstruksi pada ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Perpu Nomor 22 Tahun 2022 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dan rekonstruksi berikutnya ialah dengan menambahkan Pasal 33A dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Kata Kunci: (Hukum, Ketenagakerjaan, Pidana, Regulasi)

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:27
Last Modified:	26 Apr 2024 02:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33439

Actions (login required)

View Item