REKONSTRUKSI REGULASI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Kholis, Nur (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100070_fullpdf.pdf Download (3MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100070_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Disertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Legislatif Di Indonesia Yang Berbasis NilaiKeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kelemahan-kelemahan, dan rekonstruksi Regulasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan LegislatifDi Indonesia yang selama ini dipandang belum berkeadilan terutama bagi perlindungan hak-hak politik peserta pemilu bagi partai politik maupun calon legislatif. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa yuridis sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi. Hasil penelitian ini adalah 1) ketentuan parliamentary threshold dalam pemilihan legislatif di Indonesia belum berkeadilan karena merupakan hambatan legal terhadap partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen. Tujuan penerapan ketentuan ambang batas adalah untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian. Selain itu, ambang batas juga bisa digunakan sebagai instrumen untuk menyaring peserta pemilu berikutnya. 2) Kelemahan-kelemahan pada regulasi parliamentary threshold dalam pemilihan umum di Indonesia terdiri dari kelemahan dalam segi substansi hukum yang meliputi pengaturan parliamentary threshold tidak melindungi hak-hak keterwakilan minoritas dan pengaturan parliamentary threshold menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu. Kelemahan dalam segi struktur hukum meliputi kelemahan pengaturan parliamentary threshold tidak efektif dalam membangun sistem presidensial di Indonesia dan pengaturan parliamentary threshold tidak sesuai dengan iklim demokratisasi di Indonesia dan kelemahan dalam segi budaya hukum meliputi kelemahan yang disebabkan problematika budaya hukum sistem pemilu multi partai pasca reformasi dan keberlangsungan partai politik dengan adannya perubahan penentuan parliamentary theeshold di pemilihan umum tidak menjamin Hak Politik. 3) Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan dapat meminimalisir hilangnya suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya melalui Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Adapun hasil rekonstruksi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara palingsedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) harus bergabung dengan seluruh partai politik yang perolehan suaranya kurang dari 4% (empat persen) sampai mencapai ambang batas perolehan suaranya sekurang-kurangnya 4% (empat persen). Rumusan pasal tersebut diharapkan dapat meminimalisir suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan terbuang sia-sia dan diharapkan dapat mewujudkan nilai keadilan Pancasila. Kata Kunci: Parliamentary Threshold, Pemilihan legislatif, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:26
Last Modified:	26 Apr 2024 02:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33438

Actions (login required)

View Item