Abuda, Sang (2023) REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA BERBASISKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100068_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
||
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100068_fullpdf.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki konsekuensi akan tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Persoalannya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memuat rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban tersebut termasuk di dalam ketentuan umum maupun di dalam Penjelasan UUJN. Hal tersebut menyebabkan munculnya pengertian yang beragam dan berbeda-beda atau multi-interpretasi mengenai “tanggung jawab notaris” dan demikian pula halnya mengenai jangka waktu pertanggungjawaban seorang notaris atas pekerjaannya tersebut. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakdilan karena di dalam beberapa kasus, notaris bahkan dijerat dengan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang ada, mengapa belum berbasiskan kepastian hukum yang berkeadilan, apa saja kelemahan-kelemahan yang saat ini dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban notaris. Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal atau sosio legal dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan paradigma konstruktivisme. Hasil temuan menunjukkan sejumlah kelemahan karena pertanggungjawaban notaris lebih menekankan pada tanggungjawab yang diatur secara rinci dengan sanksisanksi konkrit didalam peraturan perundang-undangan tanpa adanya kejelasan mengenai pengertian atas setiap akta yang dibuatnya dan batasan jangka waktu terhadap pertanggungjawaban notaris tersebut. Lebih jauh lagi bahwa ditemukan adanya ketidakjelasan mengenai konsepsi pertanggungjawaban termasuk kaitannya dengan Kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan. Untuk itu diperlukan Rekonstruksi terhadap regulasi Pertanggungjawaban notaris dengan menambahkan pengertian mengenai pertanggungjawaban atas setiap akta yang dibuatnya, batasan waktu atas tanggung jawab seorang notaris, kepastian mengenai tanggungjawab notaris hanya terhadap kebenaran formil atas suatu akta dan termasuk pilihan konsep dari pertanggungjawaban notaris itu sendiri. Dengan demikian akan memberikan landasan yang lebih baik atas ketentuan mengenai pertanggungjawaban dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi notaris dalam menjalankan profesinya dalam membantu penyelenggara pemerintahan khususnya dalam pembuatan akta otentik. Melalui Rekonstruksi hukum maka diharapkan akan menghasilkan teori tentang Pertanggungjawaban Jabatan Notaris di Indonesia. Kata Kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban Notaris, Akta, Kepastian Hukum yang berkeadilan.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 26 Apr 2024 02:25 |
Last Modified: | 26 Apr 2024 02:25 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33437 |
Actions (login required)
View Item |