PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)

NABABAN, JHON KENNERTONY (2023) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (564kB)
[img] Text
20302000178_fullpdf.pdf

Download (1MB)

Abstract

Kasus penggelapan arisan yang diselenggarakan secara offline masih saja terjadi, dan meningkatnya kasus penggelapan dan juga penipuan arisan terjadi secara offline dan online. Terjadinya tindak pidana ini juga dipengaruhi oleh para korban, seandainya para korban benar-benar secara selektif menganalisa, dan lebih mempercayakan menyimpan uang di Perbankan, maka tidak akan terjadi peningkatan tindak pidana ini. Rendahnya putusan yang diberikan oleh hakim kepada para terdakwa, membuat kurang nya efek jera yang dirasakan para pelaku, sehingga pelaku justru berpikir untuk mengembangkan dengan cara online. Oleh karena itu, rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini yakni mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana, putusan hakim, kendala serta solusi terhadap penerapan sanksi pidana penggelapan uang arisan di Pengadilan Negeri Semarang. Terkait dengan hal tersebut diatas, penulis menggunakan teori keadilan dan penegakan hukum, kemudian metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan deskripsi analisis. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya Putusan Pengadilan, KUHP, KUH Perdata, KUHAP, UU terkait dan penelitian serta jurnal terkait. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdakwa dijatuhi sanksi pidana 1 tahun 10 bulan, putusan tersebut belum memberikan sanksi yang tegas terhadap terdakwa dan belum memberikan rasa keadilan bagi para korban, dimana saat ini kasus penggelapan arisan (baik offline maupun online) semakin meningkat, dan menimbulkan kerugian bagi para korban, walaupun juga dipengaruhi faktor dari dalam diri korban juga. Pertimbangan Hakim pada kasus ini hanya berfokus pada dakwaan jaksa penuntut umum, namun hakim belum mempertimbangkan sisi kerugian materil korban serta berlandaskan teori dan penelitian penelitian lanjutan sebagaimana perkembangan saat ini. Penjatuhan putusan pidana oleh hakim memiliki kendala/hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal, oleh karena itu di dalam menjalankan fungsinya hakim mutlak menjaga independensi. Dengan demikian, hakim dapat memberikan sanksi hukum maksimal baik pidana penjara dan pidana denda serta diperlukan kerjasama seluruh elemen sebagai upaya preventif dalam memberikan sosialisasi dan informasi serta kesadaran hukum di masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana baik secara online maupun offline, yang didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan, untuk dapat memberikan putusan yang mencapai suatu kepastian hukum serta tercipa rasa keadilan bagi para pihak. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Putusan Hakim

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 22 Jan 2024 02:19
Last Modified: 22 Jan 2024 02:19
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33275

Actions (login required)

View Item View Item