ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI CORPORATE UNIVERSITY DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Studi Kasus pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah)

PRATIWI, DIAH YULI (2023) ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI CORPORATE UNIVERSITY DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Studi Kasus pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
	Text 20302100150_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang ASN terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada tanggal 31 Oktober 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan nilai dasar ASN meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal dan Adaptif. Nilai “Kompeten” sendiri erat kaitannya dengan hak dan kesempatan untuk para ASN mengembangkan kompetensi. Kewajiban pengembangan kompetensi tersebut selain menjadi kewajiban instansi, hendaknya menjadi kesadaran bagi PNS dalam memenuhi target individu masing-masing. Peningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM, merupakan salah satu Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yang fungsinya dijalankan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki peraturan terkait pengembangan kompetensi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 yang didalamnya mengamanatkan Kemenkumham Corporate University (Kemenkumham CorpU). Penelitian ini akan membahas apakah kebijakan sistem pengembangan kompetensi melalui penerapan Kemenkumham CorpU yang telah dilaksanakan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM telah dilaksanakan sesuai prinsip good governance, dan untuk mengetahui efektivitas hukum atas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan metode deskriptif analisis dari data dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem pengembangan kompetensi yang dilaksankan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menerapkan prinsip-prinsip good governace antara lain penegakan hukum (rule of law), keadilan/ kesetaraan (equity), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), dan visi strategis (strategic vision). Dalam implementasinya, pengembangan kompetensi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM juga memiliki hambatan dan permasalahan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan hukum di dalamnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan-hambatan di masa mendatang. kata kunci: Pengembangan Kompetensi, Kemenkumham Corporate University, good governance, efektivitas hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2024 07:07
Last Modified:	19 Jan 2024 07:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33265

Actions (login required)

View Item