KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi di Kabupaten Belitung)

Ihsan, Riza Nur Al (2023) KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi di Kabupaten Belitung). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000280_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000280_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)

Abstract

Tanah memiliki arti dan makna yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat Indonesia. Penyebabnya adalah karena Indonesia adalah negara yang agraris atau berbasis pertanian, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia selalu membutuhkan dan melibatkan masalah tanah. Peralihan hak atas tanah bisa dilakukan dengan proses jual beli. Pihak yang melakukan perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa, para pihak yang terlibat akan mencari seorang notaris sebagai penengah untuk mengatur pembuatan perjanjian tersebut, karena notaris memiliki peran dan fungsi sebagai penengah dalam pembuatan perjanjian hukum. Setelah disahkan oleh semua pihak yang terlibat, maka perjanjian tersebut dianggap disetujui oleh semua pihak, sehingga perjanjian tersebut akan menjadi suatu dokumen resmi yang kemudian akan dikelola dan diurus oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya dan mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yaitu bahwa wewenang PPAT dalam penyusunan ataupun pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sangat penting di mata hukum karena Notaris/PPAT berperan membuat akta otentik mengenai segala perbuatan dan perjanjian yang sudah pasti kepastian hukumnya karena didalamnya meliputi kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan salinan akta serta mengesahkan proses peralihan hak atas tanah antara para pihak serta mempersiapkan akta jual belinya, memastikan pajakpajak atas transaksi jual beli tersebut sudah dibayarkan, memvalidasi pajakpajaknya serta mengesahkan penandatanganan para pihak dihadapannya. Serta beberapa hambatan yang ditemui saat penyusunan Akta Jual Beli (AJB) tanah yaitu kurangnya kesadaran untuk mengurus dan mempunyai surat-surat dan legalitas, kurangnya kelengkapan persyaratan atau dokumen pendukung dari para pihak dan ketidaksesuaian nilai transaksi yang disampaikan para pihak dengan nilai verifikasi dari pihak BPPRD setempat, dan yang ketiga adalah kurangnya informasi mengenai tetangga batas tanah untuk mengurus permohonan baru (sertifikat). Kata Kunci : PPAT, Akta Jual Beli, Tanah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	18 Jan 2024 01:40
Last Modified:	18 Jan 2024 01:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33174

Actions (login required)

View Item