ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGURANGAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF (studi kasus putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI)

BAKKARA, RIZAL RAJA (2023) ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGURANGAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF (studi kasus putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000279_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000279_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)

Abstract

Korupsi adalah masalah global yang mempengaruhi setiap negara. Korupsi adalah masalah besar yang menarik perhatian pemerintah di seluruh dunia. Jumlah kasus korupsi dan kerugian finansial yang dialami negara-negara serta sifat sistematis dan luasnya korupsi yang diakibatkannya terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim mengenai kelemahan-kelemahan tersebut ketika mengambil keputusan hukuman bagi mereka yang melakukan tindak suap dengan menggunakan dana pemerintah. Metodologi penelitian ini didasarkan pada yuridis normatif, dan data primernya bersumber dari sumber keilmuan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, suatu cabang analisis dokumen yang mengacu pada penelitian lapangan; datanya berasal dari buku, jurnal, artikel, media, dan apapun yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengurangan hukuman penjara bagi jaksa pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun bukanlah pilihan yang sah, karena Pinangki dikenal melakukan tindak pidana berat dan memiliki rekam jejak yang terbukti melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Jaksa Pinangki, bahkan tidak ada rasa penyesalan karena telah melihat perempuan berwujud Pinangki. Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI yang menetapkan hakim yang lebih tinggi dari yang seharusnya adalah tidak tepat, sehingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan dan peradilan pada khususnya. Menanggapi hal tersebut, Pinangki meralat kekeliruan landasan undang-undang dan menguatkan hukuman semula yakni penjara hingga empat tahun. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	18 Jan 2024 01:44
Last Modified:	18 Jan 2024 01:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33173

Actions (login required)

View Item