PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NO. 06 - K/PM I- 02/AD/I/2014 MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN

RAMADHANIA, RACHMA (2023) PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NO. 06 - K/PM I- 02/AD/I/2014 MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000260_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000260_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perceraian di Indonesia semakin meningkat, dan anak-anak sering menjadi korban dalam proses perceraian.Ini mengakibatkan anak-anak kehilangan hak-hak mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak pasca perceraian menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang layak dan memahami konsekuensi perbuatan mereka. Metode Yuridis Normatif atau Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder dari literatur. Studi ini bertujuan untuk mempelajari elemen-elemen tindak pidana dan pertimbangan yang diambil oleh hakim ketika mereka menetapkan hukuman pidana kepada orang- orang yang melakukan penelantaran anak setelah perceraian. Dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian dalam perkara No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, terdapat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana penelantaran anak yang mencakup tindakan sengaja yang menyebabkan anak mengalami rasa sakit dan trauma, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan persidangan, hakim dari Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan bahwa ada cukup bukti yang meyakinkan untuk menetapkan terdakwa bersalah dalam tindak pidana yang dituduhkan. Tindakan terdakwa adalah menghindari kewajiban merawat anaknya, meskipun sebenarnya ia masih memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Hakim menganggap bahwa penjatuhan sanksi pidana adalah pertimbangan yang paling penting, karena lebih berkaitan dengan kepentingan yang ada dibandingkan dengan sanksi perdata atau administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pidana tersebut. Kata Kunci : Pelaku Penelantaran Anak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 07:36
Last Modified:	17 Jan 2024 07:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33167

Actions (login required)

View Item