PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)

Aulia, Mega Putri (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000180_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000180_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)

Abstract

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling serius dan kejam dalam hukum pidana di banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk dalam konteks hukum Islam. Pembunuhan berencana merujuk pada tindakan seseorang yang dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap individu lain dengan niat jelas untuk mengakhiri nyawa korban. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana di Kejaksaan Kabupaten Tegal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Jaksa serta solusinya dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan berencana. Metode penelitian yuridis-sosiologis merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dan aspek sosial (sosiologis) untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan dampaknya pada tatanan sosial. Metode ini melibatkan pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, bagaimana masyarakat merespons hukum, dan bagaimana interaksi ini dapat membentuk kebijakan hukum yang lebih baik. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam proses penegakan hukum pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah dimulai sejak penerimaan berkas perkara dari Penyidik. Selanjutnya yaitu memeriksa dan melakukan tahap prapradilan, apabila berkas perkara tersebut belum lengkap. Setelah berkas perkara dari Penyidik lengkap, maka Jaksa akan melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan. Setelah itu baru akan dilakukan proses pemeriksaan perkara. Dalam menjalankan segala proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal kerap kali mengalami kendala, kendalanya adalah koordinasi yang kurang harmonis, penyidik telah melampaui batas waktu menyelesaikan BAP, Locus Delicte tindak pidana yang lebih dari satu tempat, BAP yang dikembalikan kepada penyidik tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum. Kemudian solusi yang diberikan Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum dan penyidik menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, Jaksa Penuntut Umum mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi berkas yang kurang lengkap, menentukan Locus Delicte mana yang lebih dominan dan pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 teori, dan mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 06:24
Last Modified:	17 Jan 2024 06:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33142

Actions (login required)

View Item