TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Milter Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)

Pratiwi, Martha (2023) TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Milter Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000176_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000176_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)

Abstract

Tindak pidana kesusilaan sesama jenis belum diatur secara langsung di kitab undang-undang hukum pidana, tetapi ada undang-undang yang mengatur menganai homosexsual yang ditulis didalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 292 mengenai pemidanan pelaku hosexsual yang dilakukan kepada anakanak dibawah umur yang pelakunya adalah orang yang dewasa. Namun jika ada tentara nasional indonesia yang terlibat didalam lingkup atau terkena kasus kesusilaan sesama jenis maka akan dijatuhi hukuman menurut pasal 281ke-1 KUHP tentang melanggar kesusilaan dimuka umum dan pasal103 ayat (1) KUHPM yang mengatur tentang melanggar perintah dinas. Kaum-kaum LGBT sendiri perkembangannya sangat pesat,karena mereka berkeyakinan bahwasannya semua orang mempunyai hak asasinya mengenai pilihan hidupnya. Namun mereka tidak menyadari jika negara indonesia adalah negara dengan menjujung tinggi norma-norma apalagi norma agama. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pelaku gay/homosexsual adalah tindakan yang tidak baik dan sangat melanggar agama dan pancasila. Metode pendekatan dalam penelitan ini yaitu metode pendekatan yuridif normatif, pendekatan ini mengutamakan aturan atau norma hukum dengan cara menelaah semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagimana penegakan hukum serta pemidanaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang terlibat tindak pidana kesusilaan sesama jenis. Sesuai dengan pasal-pasal yang telah oditur militer dakwakan yakni pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 103 ayat (1) KUHPM dan bagaimana undang-undang kemiliteran memberikan kewenangan serta sanksi pidana dalam memberikan hukuman bagi anggotanya yang terlibat hubungan sesama jenis, serta bagimana pertimbangan hakim mengenai pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan sesama jenis yang dilakukan oleh anggota TNI, serta pertimbangan apa saja yang Hakim gunakan dalam memberikan hukuman bagi pelaku. Hakim sendiri menggunakan pertimbangan yakni pertimbangan yuridis,sosiologis, dan filosofis. Kata kunci: kesusilaan,sesama jenis,tentara nasional indonesia

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 06:53
Last Modified:	17 Jan 2024 06:53
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33139

Actions (login required)

View Item