KEDUDUKAN HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PENGIKATAN KREDIT MODAL KERJA

SULISTYANINGRUM, IKE (2023) KEDUDUKAN HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PENGIKATAN KREDIT MODAL KERJA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100161_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100161_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)

Abstract

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah surat yang berisi pemberian kuasa yang dibuatkan atau diberikan oleh pemberi agunan atau pemilik usaha dalam hal ini debitur sebagai pihak pemberi kuasa kepada kreditur selaku pihak penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa melakukan pemberian hak tanggungan kepada kreditur atas modal usaha pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian fasilitas kredit modal usaha di Bank Mandiri Kota Tegal, untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian kredit modal usaha di Bank Mandiri Kota Tegal dan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap debitur wanprestasi di Bank Mandiri Kota Tegal. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris yang bertumpu pada data primer (penelitian lapangan) serta spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan populasi dan tekhnik sampling yang digunakan adalah non random sampling dengan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat secara khusus dan otentik dibuat dihadapan Notaris yang didahului dengan adanya penandatanganan surat perjanjian kredit. Kedudukan atau fungsi dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai surat kuasa ditujukan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain untuk mewakili diri pemberi hak tanggungan. Dalam hal debitur wanprestasi maka penerima kuasa dapat melanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga kreditur merupakan kreditur prefence. Kata kunci: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; Kredit Modal Usaha

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 06:14
Last Modified:	17 Jan 2024 06:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33132

Actions (login required)

View Item