TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg)

Luthfiyah, Itsna (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000161_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000161_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)

Abstract

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, kesiapan fisik dan psikis berhubungan erat dengan usia guna tercapainya tujuan perkawinan. Dimana usia untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun, meskipun begitu, masih ada yang melangsungkan perkawinan di bawah usia. Untuk itu diberikan jalan keluar bagi yang ingin melaksanakan perkawinan di bawah usia yaitu dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin, mengetahui proses pengajuan dispensasi kawin dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan penelusuran pustaka dan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi kawin adalah faktor lingkungan dan budaya di masyarakat, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.2) proses pengajuan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin lebih ketat guna memprioritaskan kepentingan terbaik anak dengan mengatur syarat siapa yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, melengkapi syarat administrasi. 3) pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak, mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat dan memberikan nasihat kepada semua pihak serta hakim dapat meminta rekomendasi dari ahli psikolog untuk mendampingi anak. Dimana sebelum adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 keterangan anak tidak diperhatikan. Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Dispensasi Kawin, Perma Nomor 5 tahun 2019

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 06:12
Last Modified:	17 Jan 2024 06:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33130

Actions (login required)

View Item