PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BLORA

AFIFAH, HASNA NABILA NOOR (2023) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BLORA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000146_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000146_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)

Abstract

Pembayaran pajak merupakan peranan penting bagi negara untuk membangun perekenomian dan pembangunan nasional karena pajak ialah suatu iuran wajib bagi warga negara dan berlaku berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Salah satu contoh membayar pajak adalah pajak kendaraan bermotor, apabila masyarakat memiliki kendaraan bermotor maka akan dikenankan pajak dan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang fungsional dan rill dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan penulis terjun langsung ke obyek yang dituju, bertujuan untuk mengetahui proses-proses penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora. Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan riset yaitu: 1) Sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah dikenakan denda yang perbulannya dikenakan denda 2%, maka jika pajak tahunan akan terkena denda sebanyak 24%. 2) Ada beberapa faktor penyebab wajib pajak terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, yaitu: a) masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tunggakan wajib pajak, b) belum diterapkannya sanksi yang membuat jera terhadap pemilik yang menunggak, c) banyaknya kendaraan yang rusak berat atau dongkrak yang tidak dilaporkan ke samsat. 3) Solusi penanganan wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran kendaraan bermotor di Samsat Blora, yaitu: a) mengintensifikan penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dengan pelaksaan D2D (Door To Door) karyawan, b) menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pengiriman SPKPPKB di akhir tahun Anggaran, pada tahun 2019 Samsat Blora menggandeng CV Azizah Nur Laila sebagai pihak ketiga, c) mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Desa, Samsat paten, Samsat Keliling, dan Samsat Bumdes. Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Sanksi Pidana; Wajib Pajak; Penunggakan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 01:37
Last Modified:	17 Jan 2024 01:37
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33086

Actions (login required)

View Item