STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN STAATSBLAD 1917 NOMOR 129

AULIA, FEBRIANA PUTRI (2023) STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN STAATSBLAD 1917 NOMOR 129. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000139_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview
	Text Ilmu Hukum_30302000139_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)

Abstract

Waris merupakan berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli wris yang masih hidup dalam bentuk apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Terdapat hal-hal yang harus menjadi fokus utama karena tidak semua orang memiliki ahli waris keturunan Pengangkatan anak dapat menciptakan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan masalah pewarisan. Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan studi perbandingan hukum pembagian harta waris untuk anak angkat sesuai dengan “Kompilasi Hukum Islam” dan “Staatsblad 1917 No. 129” serta mengidentifikasi perbedaan serta persamaan di antara keduanya. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan dengan spesifikasi deskriptif-analisis. Data diperoleh dari sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan melalui tehnik studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembagian harta warisan kepada anak angkat (adopsi) memiliki perbedaan pendekatan dan belum ada ketentuan regulasi hukum nasional. Ketentuan pembagian harta peninggalan kepada anak angkat (adopsi) dapat dilihat dari pandangan KHI yang di atur dalam Pasal 209 KHI bahwa “Pemberian warisan kepada anak angkat (adopsi) melalui wasiat wajibah paling banyak mencapai ⅓ harta warisan.” Di sisi lain, pembagian harta peninggalan kepada anak angkat (adopsi) juga dapat dievaluasi dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad 1917 No. 129, dimana anak angkat (adopsi) dianggap setara dengan anak biologis (anak kandung) sehingga pemberian harta warisan kepada mereka sejalan dengan yang berlaku bagi anak kandung sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata. Perbedaan utama antara kedua perspektif ini adalah bahwa dalam KHI pemberian harta waris kepada anak angkat (adopsi) dibatasi hingga ⅓ bagian melalui wasiat wajibah, sedangkan dalam Staatsblad 1917 No. 129, anak angkat (adopsi) diberikan hak yang sama dengan anak biologis (anak kandung). Namun, persamaannya adalah bahwa baik anak angkat (adopsi) maupun anak biologis (anak kandung) berhak mendapat bagian dari harta dari orang tua angkat. Kata kunci : perbandingan, anak angkat, pembagian harta waris, KHI, Staatsblad. xi ABSTRACT Inheritance is the transfer of ownership rights from someone who has died to a living heir in any form in the form of legal property rights according to sharia. There are things that must be the main focus because not everyone has hereditary heirs. Adoption of children can create various problems, one of which is related to inheritance problems. The aim of this research was to conduct a comparative study of the legal division of inheritance for adopted children in accordance with the "Compilation of Islamic Law" and "Staatsblad 1917 No. 129” and identify the differences and similarities between the two. In this research, a normative juridical approach is used with descriptive-analytic specifications. Data was obtained from secondary data sources which include secondary legal materials, primary legal materials and tertiary legal materials. Data was collected using library study techniques, and data analysis was carried out using descriptive methods. This research shows that the distribution of inheritance to adopted children has different approaches and there are no national legal regulations. The provisions for distributing inheritance to adopted (adopted) children can be seen from the view of the KHI which regulates in Article 209 of the KHI that "Giving inheritance to adopted (adopted) children through a mandatory will reaches a maximum of ⅓ of the inherited assets." On the other hand, the distribution of inherited assets to adopted children can also be evaluated by referring to the provisions contained in Staatsblad 1917 No. 129, where adopted children are considered equal to biological children (biological children) so that inheritance of inheritance to them is in line with what applies to biological children in accordance with Article 852 of the Civil Code. The main difference between these two perspectives is that in the KHI the provision of inheritance assets to adopted children is limited to ⅓ of the share through a compulsory will, whereas in Staatsblad 1917 No. 129, adopted children are given the same rights as biological children (biological children). However, the similarity is that both adopted children and biological children are entitled to a share of the inheritance from their adoptive parents. Keywords: comparison, adopted children, division of inheritance, KHI, Staatsblad

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2024 01:36
Last Modified:	17 Jan 2024 01:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33085

Actions (login required)

View Item