AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN (Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.)

Lasari, Diva Audia (2023) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN (Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000118_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Ilmu Hukum_30302000118_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)

Abstract

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada laranganlarangan yang telah di langgar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas berbagai alasan, termasuk pemalsuan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila terjadinya pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL. Kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan baku primer yaitu perundangundangan dan bahan baku sekunder yaitu berupa literatur-literatur. Hasil dari penelitian adalah pertama, putusan perkara No.122/PDT.G/2018/PA.PAL. perkawinan tersebut telah melanggar aturan persyaratan perkawinan tentang poligami dan pemalsuan data identitas yang diatur didalam pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) akibatnya yaitu perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Kedua, terdapat beberapa kelemahan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dan kelemahan tersebut dapat berbeda-beda pada setiap bahwa kelemahan ini tidak berlaku dalam setiap perkara, dan hasilnya sangat tergantung pada yurisdiksi, faktafakta spesifik kasus, dan peraturan hukum setempat. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan, Perkawinan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2024 07:09
Last Modified:	16 Jan 2024 07:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33079

Actions (login required)

View Item