UNJUST ENRICHMENT DALAM MELAKUKAN SUATU PEKERJAAN: IMPLIKASI PELANGGARAN PERJANJIAN KONTRAKTUAL DAN TINDAKAN RESTITUSI (STUDI KASUS: 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST)

Bakri, Agil Salim Nugraha (2023) UNJUST ENRICHMENT DALAM MELAKUKAN SUATU PEKERJAAN: IMPLIKASI PELANGGARAN PERJANJIAN KONTRAKTUAL DAN TINDAKAN RESTITUSI (STUDI KASUS: 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000025_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000025_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (23MB)

Abstract

Doktrin Unjust Enrichment, meskipun tidak begitu dikenal secara frasa di Indonesia, secara substansial diakui dalam hukum perdata melalui Pasal 1359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara Indonesia hanya mengenal dua dasar untuk menuntut ganti rugi, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, doktrin unjust enrichment jarang digunakan sebagai dasar utama dalam tuntutan. Namun, semangat dari doktrin ini dapat diterapkan dalam perkara perdata, khususnya terkait pelanggaran asas kepatutan dan keseimbangan dalam perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menggunakan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli, untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder. Unjust enrichment bahkan dapat terjadi dalam kasus pelaksanaan suatu pekerjaan antara pengusaha dan pekerja, seperti yang terjadi dalam putusan nomor 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST yang dianalisis, mencerminkan doktrin unjust enrichment. Putusan Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan gugatan para penggugat untuk mengembalikan hak-hak Para Penggugat yang ditahan atau diterima oleh Tergugat, berupa keuntungan atau manfaat dari jasa pekerjaan yang Para Penggugat lakukan. Namun, upah kerja yang diterima oleh Tergugat dianggap tidak adil. Dapat dikatakan bahwa secara tidak disadari, Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah menerapkan doktrin unjust enrichment dalam putusannya. Kata kunci: Unjust enrichment; Perjanjian Kerja; Pembayaran tidak terutang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2024 06:17
Last Modified:	16 Jan 2024 06:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33057

Actions (login required)

View Item