PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN

Hidayah, Hidayah (2023) PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301800047_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301800047_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)

Abstract

Pengemis merupakan sebuah tindakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alas an untuk mengharap belas kasihan orang lain. Penelitian penulis dengan judul Penegakan Hukum Peraturan Daerah terhadap Pengemis di Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penerapan peraturan daerah Kabupaten Kebumen terhadap tindak pengemisan serta untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pengemisan yang dilakukan di area Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada indetifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian. Hasil analisis penyusunan adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Implementasi Perda Kebumen No.4 Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) yang mana mengatur tentang pembinaan yang diberikan pemerintah ke pengemis yang terjaring razia. Dimana dalam pelaksanaannya untuk melakukan penertiban pengemis di Kabupaten Kebumen demi menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan bimbingan dan edukasi terhadap para kelompok pengemis dan kendala dalam implementasi Perda Kebumen No.4 Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) adalah belum kurang memadainya fasilitas yang diperlukan yaitu tidak adanya shelter rehabilitasi khusus pengemis dan tidak dilakukannya pembinaan terhadap para kelompok pengemis yang telah terjaring. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pengemis.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2024 03:10
Last Modified:	16 Jan 2024 03:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33040

Actions (login required)

View Item