REKONTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN (TELAAH REFLEKTIF TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA SEMARANG)

Kustanto, Anto (2023) REKONTRUKSI REGULASI PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS NILAI KEADILAN (TELAAH REFLEKTIF TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA SEMARANG). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300150_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300150_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Demokrasi Pancasila dan mempunyai tingkat keberagaman tinggi tentunya membutuhkan sebuah sistem perekonomian sangat khas, berbeda dengan negara lain. Sifat ekonomi Indonesia terbuka, dapat memainkan peran penting baik secara langsung maupun tidak langsung seperti hubungan perdagangan barang dan jasa, pinjam- meminjam serta kerjasama teknik dalam menentukan struktur produksi serta sistem moneter dan anggaran yang berlaku pada perekonomian nasional. Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah selanjutnya disebut UMKM bisa menjadi salah satu formula dan dapat digunakan untuk menangkis pengikisan cara ke Indonesiaan, yang dilakukan oleh ekonomi asing. Apalagi, Indonesia sebagai bangsa berdaulat maka sektor UMKM pun mencoba untuk distimulus supaya mencapai hasil signifikan. Terbukti, pemerintah memberikan sebuah kepedulian melalui Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008 tentang UMKM Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya pemberdayaan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sesuai jenis dan bentuknya dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sepanjang dalam batasan metode penelitian Yuridis- Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi Pustaka. Pelaksanaan penelitian ini data seksekunder yang diperoleh (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, aupun bahan hukum tersier) dianalisis secara mendalam dengan mengkaji kosendran Kebijakan ekonomi di Indonesia, untuk melihat Pengaturan Rekontruksi Pemberdayaan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. Regulasi pemberdayan UMKM berlum berkeadilan, Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi. Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Kelemahan-kelemahan Regulasi pemberdayan UMKM saat ini, adanya keelmahan regulasi, kelemahan karakteristik UMKM. Rekonstruksi Regulasi pemberdayan UMKM berbasis Nilai berkeadilan, dengan merekonstruksi pasal 87 angka 3 UU 6 tahun 2023 dan Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021 Kata Kunci: Rekontruksi Regulasi, UMKM, keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:57
Last Modified:	11 Jan 2024 03:57
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32911

Actions (login required)

View Item