REKONSTRUKSI REGULASI BPJS ATAS TARIF PADA TIPE-TIPE RUMAH SAKIT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

BANU, SYAHAR (2022) REKONSTRUKSI REGULASI BPJS ATAS TARIF PADA TIPE-TIPE RUMAH SAKIT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200134_fullpdf.pdf Download (4MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200134_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Rencana Strategis pemerintah bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024, dalam RPJMN terdapat bentuk perumusan kebijakan di bidang kesehatan yang berfokus pada berbagai upaya preventif untuk mengendalikan kasus penyakit yang banyak terjadi di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk mengungkap (to explore) fakta telah terjadinya penyimpangan atas Kebijakan Kesehatan Atas Penentuan Tarif BPJS pada Tipe Rumah Sakit yang Berbeda. Dengan mengungkap fakta-fakta penyimpangan dan kelemahan kebijakan Kemenkes kemudian peneliti mengetahui (to understand) dan menganalisa serta mendeteksi kelemahan kebijakan untuk menemukan solusinya, untuk mengkritisi (to critize) fakta telah terjadinya penyimpangan atas kebijakan Kemenkes Atas Penentuan Tarif BPJS pada Tipe Rumah Sakit yang Berbeda. Metode penulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan sosio legal, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, yakni data yang diperoleh dari kualitatif, maka data-data dalam penelitian tidak berupa angka-angka namun berupa informasi yang berupa kata-kata, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, interpretasi dokumen (teks) dan personal experience. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan pancasila, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat belum berbasis nilai keadilan sosial. Hal mana jelas dapat ditemukan pada penyelenggaraan BPJS yang masih membedakan kelas tarif dan berpengaruh terhadap pelayanan yang berbasis nilai keadilan sosial, hambatan pelayanan BPJS pada penerapan tarif terhadap rumah sakit yang berbeda tipe untuk saat ini yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan, organisasi, operasional, personal dan manajerial, dan upaya kendali mutu dan melakukan upaya-upaya untuk kendali biaya pada penerapan tarif BPJS yang berbasis nilai keadilan dan saran dalam penulisan ini yaitu the Making Institution (DPR dan Presiden) harus melakukan perubahan rule breaking terhadap aturan kedokteran, tentang rumah sakit, dan BPJS, pemerintah harus berani menegaskan bahwa BPJS wajib menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services), dan Pemerintah harus melakukan “Reklasifikasi Koding” dan penetapan pelayanan standar untuk prosedur jantung intervensi dan invasive antara PERKI dan P2JK (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) Kementerian Kesehatan. Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan, Rekonstruksi BPJS, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:32
Last Modified:	11 Jan 2024 03:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32907

Actions (login required)

View Item