REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN SOSIAL COVID 19 BERBASIS NILAI KEADILAN

SUPANGKAT, SUPANGKAT (2022) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN SOSIAL COVID 19 BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200132_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200132_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya dalam rangka penanganan dampak Covid-19, tak kunjung lepas dari masalah. Ketidakvalidan data penerima bansos pada dasarnya telah banyak terungkap bahkan sejak awal bansos Covid-19 disalurkan. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengkaji dan menemukan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai keadilan. Keuda untuk mengkaji dan menemukan kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga untuk merekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitaian disertasi ini, ditemukan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai keadilan, pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat, negara mempunyai daya kontrol dan daya kuasa terhadap berlangsungnya program tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas juga tidak menerangkan terkait Bantuan Sosial yang di sebabkan dari wabah virus COVID 19. Kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 dalam sistem hukum Indonesia, yaitu substabsi hukum : (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup. Kedua: Struktur hukum, ketidakakuratan data keluarga penerima manfaat (KPM) harus diminimalisir agar bantuan-bantuan sosial covid 19 tersebut dapat tepat sasaran mengingat banyaknya sumber bantuan. Ketiga budaya hukum: sosialisasi yang kurang dan banyaknya pungutan pungli. Rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 yaitu pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia dan Pasal 18 Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Kebijakan, Covid 19, Bansos

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:21
Last Modified:	11 Jan 2024 03:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32906

Actions (login required)

View Item