REKONSTRUKSI REGULASI KEMANFAATAN WAKAF MELALUI HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH WAKAF BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

KALONO, SRI (2023) REKONSTRUKSI REGULASI KEMANFAATAN WAKAF MELALUI HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH WAKAF BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200131_fullpdf.pdf Download (5MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200131_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi kemanfaatan wakaf melalui Hak Guna Bangunan di atas tanah Wakaf yang belum berkeadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kemanfaatan wakaf melalui Hak Guna Bangunan di atas tanah wakaf, untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi kemanfaatan wakaf melalui Hak Guna Bangunan di atas tanah Wakaf berbasis nilai keadilan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1). Regulasi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah wakaf menjadi harapan yang harus diatur secara regulasi agar wakaf menjadi lebih bermanfaat untuk kepentingan ummat. HGB diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Secara khusus pengaturan HGB diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 40 UUPA. Lebih detail, pengtaturan HGB diatur dalam PP No. 18/2021 khususnya Pasal 34 hingga Pasal 48. Saat ini berdasarkan Pasal 36 PP No. 18/2021 menetapkan bahwa tanah yang di atasnya dapat diberikan HGB adalah tanah Negara, tanah HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan tanah HM (Hak Milik). Pemberian HGB di atas tanah wakaf tidak menjadikan tanah wakaf yang bersangkutan menjadi hilang karena HGB di atas tanah wakaf sudah habis jangka waktunya maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah wakaf. 2). Kelemahan dari Undang-Undang Pokok Agraria UU No 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta PP 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dalam perundang-undangan tersebut belum menyebutkan secara rinci tentang pengaturan diperbolehkannya Sertifikat Wakaf dijadikan jaminan perbankkan, diberikan pembebanan hak tanggungan, sehingga perlu adanya regulasi yang baru yang mampu menaungi wakaf produktif yang berkepastian hukum dan berkeadilan untuk kemakmuran dan kesejahteraan ummat (rakyat Indonesia) serta kemaslahatan dunia dan akhirat. 3). Rekonstruksi Norma terhadap permasalahan ini penulis memberikan uraian bahwa perlunya direkonstruksi terhadap norma atau regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Badan Wakaf (Kementerian Agama dan atau Badan Wakaf Indonesia) untuk ikut dalam mengambil kebijakan hukum terhadap berlakunya Sertifikat Wakaf yang dapat diletakkan diatanya Setifikat Hak Guna Bangunan, sehingga dapat dibebani hak tanggungan sebagai jaminan perbankkan (Bank Wakaf atau Bank Syariah), rekonstruksi norma pada pasal 19 ayat 3 diakhir kalimat menambahkan “menurut pertimbangan Menteri ATR/BPN, Menteri Agama dan atau Badan Wakaf Indonesia (BWI)”. Rekonstruksi Nilai Pasal 39 ditambah menjadi “Hak Guna Bangunan baik berupa peralihan dari Hak Milik, Hak Pengelolaan Lahan, Hak Pakai, Wakaf dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan”. Dengan adanya norma baru “Hak Guna Bangunan di atas tanah Wakaf dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan”, sehingga tujuan wakaf untuk kesejahteraan umat (rakyat) dapat dicapai dengan cara lebih produktif dan lebih maksimal. Kata Kunci : Rekonstruksi, Hak Guna Bngunan, Tanah Wakaf, Keadilan Pancasila

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:17
Last Modified:	11 Jan 2024 03:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32905

Actions (login required)

View Item