REKONSTRUKSI HUKUM KERJA SAMA ANTAR DAERAH BERDASAR HUKUM KESEJAHTERAAN (Studi Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Perbatasannya)

ASMARA, FUJI CHANDRA (2022) REKONSTRUKSI HUKUM KERJA SAMA ANTAR DAERAH BERDASAR HUKUM KESEJAHTERAAN (Studi Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Perbatasannya). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100248_fullpdf.pdf Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100248_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Sejauhmana konsistensi dan dukungan kebijakan yang tegas mulai dari tingkat nasional, provinsial sampai ke tingkat pelaksanaan kerjasama antar daerah, dengan skenario yang tegas yang melatar belakangi penelitian Rekonstruksi Hukum Kerjasama Antar Daerah (Studi Kabupaten Sukamara dengan Perbatasannya) misiasi daerah yang berkeinginan melakukan Kerjasama Antar Daerah yang menginginkan percepatan pembangunan disegala bidang di perbatasannya, berdasarkan hukum kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai : 1. Pelaksanaan kerja sama antar daerah di Kabupaten Sukamara dengan perbatasannya saat ini; 2. Kelemahan - kelemahan dalam pelaksanaannya kerja sama antar daerah di Kabupaten Sukamara dengan kabupaten perbatasannya saat ini; 3. Rekonstruksi hukum kerja sama antar daerah study pada Kabupaten Sukamara dengan perbatasannya berdasarkan hukum kesejahteraan;. Penelitian pendekatan sosial legal untuk memperoleh pemecahan suatu masalah, memahami dan merekonstruksi hukum kerjasama antar daerah, sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengungkapkan kebenaran- kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sebagai makna tindakan-tindakan sosial dan simbol-simbol yang terjadi di dalam sistem pemerintahan yang baik. Sebagai upaya menghasilkan keberlaksanaan dan menemukan kendala pelaksanaan kerjasama dalam konteks masyarakatnya pendekatan yang bersifat non-doktrinal (yuridis emperis). Pelaksanaan kerja sama antar daerah di Kabupaten Sukamara dengan perbatasannya saat ini dimaknai dalam sebuah desentralisasi, regionalisasi adalah kebutuhan untuk melakukan kerjasama antar daerah di Kabupaten Sukamara dengan perbatasannya terbentuk atas : Kondisi wilayah yang sama, merupakan daerah yang bertetangga yang dibatasi oleh Sungai Jelai, Keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah, suatu legalitas interaksi yang telah berjalan lama pada masyarakat daerah perbatasan, serta Kekuatan Budaya dan Politik Lokal, adanya ikatan kekeluargaan budaya Melayu dan suatu upaya penanganan konflik pengelolaan kewenangan kebijakan daerah/pusat. Hasil penelitian ini perjalanan panjang bersama Hukum Kerjasama sejak di dengungkannya Otonomi Daerah sejak Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, hingga terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta turunannya. Rekonstruksi dilakukan untuk menawarkan jawaban kerisauan kewajiban daerah, kerjasama antar daerah diperlukannya sanksi bagi penyelenggara, pengajuan sebagai Pengeluaran Wajib negara diatur dengan regulasi Peraturan Pemerintah karena Tujuan kerjasama adalah sejalan dengan tujuan mandatory spending untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan adalah ekonomi daerah, serta beberapa rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama Daerah, dengan menerbitkan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai kejelasan akhirnya. Kata Kunci : Rekonstruksi, Desentralisasi, Kerjasama, Hukum Kesejahteraan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:18
Last Modified:	11 Jan 2024 03:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32902

Actions (login required)

View Item