REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

PASARIBU, YUSUF HANAFI (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100129_fullpdf.pdf Download (4MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100129_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya, mereka bukan objek (sasaran) tindakan kesewenangan-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal itu saja perlu dilakukan, agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (The lost generation). Perumusan masalah dalam penelititan disertasi ini adalah: 1) Mengapa regulasi penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang belum berbasis keadilan? 2) Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak? 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang berbasis nilai keadilan? Regulasi penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak di Indonesia belum berbasis nilai keadilan dikarenakan dari pelaku kekerasan terhadap anak itu sendiri, yang dimana para pelaku tersebut tidak melihat Undang-Undang sebagai hukum yang akan mengikat suatu tindakan yang telah ia perbuat melainkan hanya menjadi sebuah aturan biasa yang bisa di kelabui oleh pelaku kekerasan, terbukti bahwa beberapa tahun ini di Indonesia maupun di negara-negara tetangga kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi, ini yang membuktikan bahwa regulasi hukum pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak hukumannya masih dianggap kecil, dan terlebih lagi kalau adanya perdamaian antara orang tua korban dan pelaku, perdamaian disini berupa ganti rugi atau restitusi yang dimana tidak menimbulkan rasa nilai keadilan kepada korban kekerasan, yang intinya dianggap tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan terhadap anak. Data yang difokuskan adalah dari Provinsi Sumatera Utara, yang dimana beberapa waktu ini daerah tersebut selalu mendapatkan perhatian publik mengenai kekerasan terhadap anak. Di Sumatera Utara pada Tahun 2018 tercatat ada 1.030 kasus dengan Kota Medan menjadi yang tertinggi, Tahun 2019 ada 705 kasus, Tahun 2020 ada 641 kasus, Tahun 2021 ada 994 kasus dengan Kabupaten Langkat menjadi yang tertinggi, dan Tahun 2022 ada 962 kasus Kabupaten Asahan menjadi yang tertinggi. Perlu diketahui dari data yang didapatkan, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 usia dari anak-anak sebagai korban adalah di umur 13-17 tahun dan kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan tertinggi, dan urutan nomor dua di jenis kekerasan fisik. lemahnya penegakan hukum dalam proses tidak dapat mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Peraturan hukum tersebut akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan dijalankan. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana penuntutan lebih ringan dari pada ancaman hukuman yang telah diatur oleh Undang-undnag sehingga putusan hakim dianggap relatif ringan dalam perkara kasus kekerasan terhadap anak. Rekonstruksi regulasi hukum pidana korban kekerasan terhadap anak dalam penerapan sebuah peraturan perundang-undangan haruslah melihat dari semua elemen kehidupan di masyarakat terlebih lagi jika itu menyangkut mengenai hukum pada ranah publik. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran strategis, ciri juga sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kata Kunci: Regulasi, Kekerasan, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:20
Last Modified:	11 Jan 2024 03:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32900

Actions (login required)

View Item