REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA LINTAS BATAS NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

TAFSIRUDIN, TAFSIRUDIN (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA LINTAS BATAS NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100110_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100110_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pelaku penyalah guna narkotika, khususnya pengedar telah banyak ditangkap, dipidana penjara maupun denda, namun peredaran maupun penyalahgunaan narkotika masih marak dilakukan. Sanksi yang dikenakan kepada tersangka seolah tidak memiliki efek jera. Selama ini, biaya rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika ditanggung oleh Negara. . Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah untuk menganalisis dan menemukan regulasi penegakan hukum tindak pidana narkotika lintas batas negara pada saat ini belum berkeadilan Pancasila. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana narkotika lintas batas negara yang saat ini berlaku. Untuk menemukan gagasan baru terkait dengan rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana narkotika lintas batas negara berbasis nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini (1) Regulasi penegakan hukum tindak pidana narkotika lintas batas negara pada saat ini belum berbasis keadilan Pancasila, karena UU No. 35 Tahun 2009 hanya memberikan sanksi pidana tunggal, sanksi pidana alternative. sanksi pidana komulatif dan sanksi pidana campuran. (2) Kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana narkotika lintas batas negara yang saat ini berlaku terdiri dari (a) subtansi hukum (b) struktur hukum (c) budaya hukum. (3) Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana narkotika lintas batas negara berbasis nilai keadilan Pancasila melalui rekontruksi norma dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 menjadi 23 ayat ayat (18) menjadi Restitusi adalah ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan Pasal 113 ayat (1) dan (2) menjadi Pasal 113 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan biaya restitusi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan biaya restitusi maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kata Kunci: Pengedar, Narkotika, Restitusi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:33
Last Modified:	11 Jan 2024 03:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32897

Actions (login required)

View Item