REKONSTRUKSI REGULASI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

ARIAWAN, HERNANDO (2023) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100098_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100098_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna atau pecandu narkotika. Penyalahguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika belum berkeadilan Pancasila, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika saat ini, untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika berdasarkan nilai keadilan Pancasila. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah penelitian sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Belum Berkeadilan bahwa kesimpangsiuran pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkotika tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”. Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ternyata penyalah guna Narkotika dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi. Kelemahan Substansi Hukum pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkotika bisa di penjara. Kelemahan dari sisi penegakan hukum, Penuntut Umum seringkali mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu yang dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara. Kemudian kelemahan Budaya Hukum dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan. Pembaharuan hukum berupa rekonstruksi regulasi pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II dan III yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika (Pecandu Narkotika yang sudah dibuktikan melalui assesmen) wajib menjalani Rehabilitasi. Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika, Penyalahguna

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:38
Last Modified:	11 Jan 2024 03:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32895

Actions (login required)

View Item