REKONSTRUKSI REGULASI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN NILAI KEADILAN

YUNIATI, YUNIATI (2023) REKONSTRUKSI REGULASI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100082_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100082_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Keberadaan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat membantu perkembangan demokrasi saat ini yang dimana mereka menjadi penyambung lidah rakyat menjadi wakil-wakil rakyat. Dewasa ini rasanya perlu ada pembatasan masa kerja terhadap mereka. Banyak pertimbangan yang dapat dijadikan dalih untuk melakukan pembatasan ini.Hal yang pertama tentu dari sisi kemanfaatan bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 1) Mengapa regulasi masa jabatan anggota legislatif belum berkeadilan, 2).Apa kelemahan-kelemahan regulasi masa jabatan anggota legislatif saat ini,3).Bagaimanakah rekonstruksi regulasi masa jabatan anggota legislatif berdasarkan nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dari hasil penelitian lapangan. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Regulasi masa jabatan anggota legislative belum berdasarkan keadilan adalah dengan tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sangat berdampak bagi masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa tidak dibatasinya periodisasi masa jabatan anggota legislatif berdampak dengan meningkatnya praktik KKN; 2). Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Aspek substansi hukum bahwa secara undang-undang belum adanya pengaturan yang tegas dalam pembatasan masa jabatan anggota legislative. Secara struktur hukum bahwa truktur hukum di Indonesiabelum mendorong dan belum mencermati bahwa urgensi periodisasi masa jabatan anggota DPR dan DPD menjadi perlu dikarenakan melihat keadaan parlemen Indonesia saat ini. Secara budaya hukum adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembatasan masa jabatan anggota legislatif sangat diperlukan; 3). Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma yaitu: rekonstruksi nilainya yaitu rekonstruksi regulasi masa jabatan anggota legislatif yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan, Rekonstruksi norma regulasi masa jabatan anggota legislatif berdasarkan nilai keadilan yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat 1 dan Pasal 248 Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Jabatan, Legislatif

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:39
Last Modified:	11 Jan 2024 03:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32893

Actions (login required)

View Item