REKONTRUKSI HUKUM PEMBERIAN BESARAN GANTI KERUGIAN (GANTI KEUNTUNGAN) PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERBASIS NILAI KEADILAN

WIDIYOKO, SETIAWAN (2023) REKONTRUKSI HUKUM PEMBERIAN BESARAN GANTI KERUGIAN (GANTI KEUNTUNGAN) PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100069_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100069_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tanah mempunya arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai social asset dan capital asset. Negara melaui pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran raykat”. Dalam rangka mewujudukan Masyarakat adil dan Makmur pemerintah memiliki tanggung jawab sangat besar terhadap Masyarakat, bangsa dan negara melalui pemerataan Pembangunan, sehingga diperlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penerapan pengadaan tanah guna kepentingan umum selama ini belum berkeadilan, hal ini dikarenkan ganti kerugian yang didapat belum mampu mengakomodasi besaran kerugian Masyarakat akibat adanya pengadaan tanah guna Pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan hukum pemberian ganti kerugian (ganti keuntungan) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang belum berkeadilan, untuk menganalisis kelemahan-kelemahan hukum pemberian besaran biaya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini, untuk merumuskan rekontruksi hukum pemberian besaran ganti kerugian (ganti keuntungan) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berbasis keadilan. Adapun metode dalam desertasi ini menggunakan paradigma kontruktivisme dengan metode pendekatan bersifat yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum di lapangan. Peneliti akan melakukan rekontruksi realitas sosial, dengan mendepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan ganti kerugian pada pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia saat ini masih belum berkeadilan, hal ini terlihat dengan adanya persoalan ketidak jelasan lama pelunasan ganti kerugian tanah pasca dilakukannya penentuan lokasi, tidak jelasnya patokan dalam hal penentuan besaran ganti kerugian, serta kurangnya transparansi proses gantti rugi kepada masyarakat terdampak, adapun kelemahan dalam sistem ganti kerugian pada pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan di Indonesia saat ini ialah kelemahan terkait peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak memuat secara jelas lama pelunasan ganti kerugian, besaran ganti kerugian, serta keterlibatan masyarakat terkait ganti kerugian pada pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum. Kata Kunci: (Tanah, kepentingan umum, Ganti Kerugian).

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2024 04:01
Last Modified:	11 Jan 2024 04:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32889

Actions (login required)

View Item